Lokapalanews.id | Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial (AI) berpotensi menciptakan hingga 90 juta lapangan kerja baru di Indonesia, jauh melampaui potensi hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi. Pernyataan ini disampaikan Meutya di Jakarta, Kamis (23/10/2025), dalam acara “AI for Indonesia 2025 by Kumparan.”
Meutya Hafid memaparkan, meskipun AI diperkirakan akan menggantikan sekitar 85 juta jenis pekerjaan pada tahun 2025, pada saat yang sama, teknologi ini juga berpotensi memunculkan 90 juta pekerjaan di sektor yang belum ada sebelumnya.
“AI perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu ditakuti,” ujar Meutya. Ia menambahkan, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling optimistis di dunia dalam menyambut AI. Tingkat penerimaan masyarakat Indonesia terhadap teknologi baru dinilai tinggi dan tanpa diiringi ketakutan berlebihan. “Artinya, masyarakat kita siap beradaptasi,” jelasnya.
Pemerintah memandang AI sebagai alat bantu yang berfungsi memperkuat kemampuan manusia, bukan sebagai pengganti. “Kita perlu melihat AI dari perspektif pemberdayaan, bukan penggantian. Teknologi ini harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas manusia, memperluas kreativitas, dan mempercepat produktivitas,” kata Menkomdigi.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah tengah menyusun Peta Jalan Nasional AI. Regulasi yang ditargetkan terbit dalam bentuk Peraturan Presiden pada awal tahun 2026 ini akan menjadi panduan lintas sektor untuk pengembangan AI yang aman, etis, dan berpihak pada manusia.
Penguatan infrastruktur digital menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi nasional ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelelangan frekuensi 1,4 Gigahertz (GHz) untuk menghadirkan layanan internet yang lebih cepat dan merata. Langkah ini bertujuan memastikan pemanfaatan AI bersifat inklusif, tidak hanya terpusat di kota besar tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah.
Meutya Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan kecerdasan artifisial dengan tanggung jawab moral dan sosial. Ia menekankan, “Demokrasi teknologi menuntut tanggung jawab bersama, dan kita semua memiliki peran yang sama penting dalam menentukan arah perkembangan AI ke depan.” *R103
