Lokapalanews.id | Yogyakarta – Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dra. Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D., mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Kebijakan ini dinilai efektif untuk menekan prevalensi diabetes di Indonesia yang terus meningkat.
Menurut data Riskesdas 2023, prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 11,3%, angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu pemicu utama kenaikan kasus ini adalah konsumsi MBDK yang tinggi, didorong oleh harganya yang murah dan ketersediaannya yang melimpah.
“Adanya Cukai MBDK nanti harganya akan lebih mahal sehingga masyarakat akan berpikir kembali untuk membelinya,” ujar Yayi, Jumat (19/9/2025).
Yayi menyebutkan, kebijakan cukai MBDK telah berhasil diterapkan di beberapa negara lain, seperti Australia. Meskipun Indonesia sudah menggagas kebijakan ini sejak 2016, implementasinya hingga kini belum terealisasi. Menurut Yayi, lambatnya proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perhitungan besaran cukai oleh ahli ekonomi dan kemungkinan negosiasi dari perusahaan produsen.
Ia berharap kebijakan ini dapat segera dilaksanakan untuk mengurangi kasus diabetes di masa depan. Yayi juga menekankan pentingnya peran multi-level dalam mengedukasi masyarakat, tidak hanya melalui instrumen kebijakan, tetapi juga melalui kampanye, petugas kesehatan, dan media.
“Instrumen kebijakan itu efektif, tetapi akan lebih efektif lagi kalau multi-level, yaitu edukasi lewat media, edukasi oleh petugas kesehatan, melalui kader kesehatan, serta pengabdian masyarakat,” pungkasnya. *R103
