Lokapalanews.id | Banyuwangi – Sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kerap menuai masalah kini menemui jalan baru. Badan Pusat Statistik (BPS) mengambil peran vital dengan menggagas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah platform yang bertujuan merapikan sengkarut data penerima bansos di Indonesia. Banyuwangi terpilih sebagai pilot project untuk uji coba sistem yang diklaim akan memastikan bantuan lebih adil dan tepat sasaran.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dilansir InfoPublik.id menjelaskan, DTSEN adalah hasil peleburan tiga basis data utama: Regsosek, P3KE, dan DTKS Kementerian Sosial. Data-data ini kemudian dipadukan dengan data kependudukan dari Dukcapil untuk menciptakan identitas tunggal bagi setiap warga.
“Setiap penduduk kini memiliki identitas unik yang dapat diverifikasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK),” ujar Ateng saat sosialisasi di Pendopo Bupati Banyuwangi, Kamis (18/9).
Dengan sistem baru ini, kelayakan penerima bansos bisa dinilai secara lebih holistik, terintegrasi dengan variabel pendukung seperti data pertanahan dan catatan sosial-ekonomi. Ateng menekankan, DTSEN dirancang dinamis dan akan terus diperbarui secara berkala, salah satunya melalui ground check di lapangan.
“Karena kondisi sosial-ekonomi warga selalu berubah, pembaruan data harus terus dilakukan,” imbuhnya.
Kolaborasi BPS dan Kementerian Sosial akan mengawasi proses pembaruan data ini. Menurut Ateng, DTSEN bukan sekadar urusan teknis, melainkan upaya konkret mewujudkan keadilan sosial.
“Dengan sistem ini, kita bisa lebih adil menilai siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan dan siapa yang sudah harus keluar dari daftar,” tegasnya.
Banyuwangi menjadi langkah awal menuju perbaikan sistem bansos yang lebih akuntabel dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. *R103
