Lokapalanews.id | Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan usulan hak menyatakan pendapat harus mengikuti mekanisme konstitusi seusai pimpinan menerima laporan pengumpulan tanda tangan anggota dewan di Senayan, Selasa (10/11/2026).
Penegasan itu disampaikan Puan dalam konferensi pers selepas Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta. Ia membenarkan pimpinan DPR RI telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP). Meski laporan sudah masuk, pimpinan DPR memastikan tindak lanjutnya baru berjalan setelah pembukaan masa sidang DPR RI.
Sebelum mengambil langkah lanjutan, pimpinan terlebih dahulu mendengarkan berbagai masukan dan laporan yang disampaikan melalui fraksi maupun anggota DPR selama masa reses. “Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” ujar Puan.
Usulan hak konstitusional di parlemen tidak boleh melompati prosedur.
Puan menekankan setiap usulan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak konstitusional anggota DPR harus memiliki landasan prosedural yang jelas. Proses tindak lanjut terhadap usulan HMP wajib memperhatikan tahapan serta mekanisme kelembagaan yang berlaku. Sebelum menentukan langkah selanjutnya, pimpinan DPR akan mempelajari lebih dulu perkembangan pengusulan hak itu.
Aturan main itulah yang ditekankan legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini dalam konferensi pers tersebut. Menurut Puan, seluruh proses pengusulan sama sekali tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi maupun tata tertib DPR.
Kepatuhan terhadap ketentuan resmi berlaku menyeluruh, menyangkut siapa pengusulnya maupun tata cara penanganannya. “Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegas Puan.
Dalam penjelasannya, Puan menyampaikan pembukaan masa sidang menjadi momentum bagi pimpinan DPR untuk menerima sekaligus menghimpun berbagai masukan dari fraksi-fraksi maupun anggota dewan. Masukan yang terkumpul tidak sekadar ditampung. Catatan itu nantinya diproses pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan DPR.
Menyangkut perkembangan pengumpulan tanda tangan untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat, Puan meminta semua pihak menunggu adanya pernyataan resmi dari pihak yang mengusulkan. Ia menegaskan hingga saat itu, perkembangan usulan tersebut perlu dilihat berdasarkan proses yang berjalan. “Ya, selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja,” pungkas Puan.
Hingga konferensi pers selepas Rapat Paripurna di Nusantara II pada Selasa (10/11/2026) usai, Puan belum memerinci jumlah anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan maupun fraksi asal mereka. Materi persoalan yang melatarbelakangi usulan hak menyatakan pendapat serta identitas para pengusulnya juga belum dipaparkan ke publik. Jadwal pasti tindak lanjut pimpinan selepas pembukaan masa sidang serta pernyataan resmi dari kelompok anggota pengusul pun belum tersedia. *R101
