Lokapalanews.id | Jakarta – Pemerintah menyerahkan pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto sepenuhnya kepada Bareskrim Polri tanpa membentuk satgas demi menjaga penegakan hukum bebas intervensi politik, Senin (9/11/2026).
Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan resmi. Ia menegaskan pemerintah tidak membentuk satuan tugas (satgas) maupun tim khusus untuk menangani dugaan penyadapan tersebut. Sikap tersebut berlaku meski kasus ini tidak hanya menyangkut kepala negara, tetapi juga menyasar sejumlah pihak lainnya.
Alih-alih membentuk badan ad hoc, pemerintah menyerahkan mandat hukum sepenuhnya kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Yusril menyebut penyidik kepolisian mendapat kepercayaan penuh untuk mengusut perkara ini secara profesional, transparan, serta tunduk pada norma hukum yang berlaku.
Presiden Prabowo sendiri memberi arahan tegas dalam perkara ini. Yusril mengungkap kepala negara telah memerintahkan penyidik bekerja objektif dan tanpa pandang bulu. Arahan tersebut sejalan dengan sikap pemerintah yang menolak segala bentuk intervensi politik dalam proses hukum.
Penyidikan perkara ini tidak berhenti pada dugaan penyadapan ilegal.
Penyidik Bareskrim Polri turut membuka peluang mengusut potensi tindak pidana lain yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk dugaan makar. Kemungkinan pengusutan delik makar itu merujuk pada ketentuan Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kini, penanganan perkara sudah memasuki tahap penyidikan aktif. Di lapangan, penyidik terus bekerja mengumpulkan alat bukti serta memeriksa para saksi untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal tersebut. Kepolisian juga menghadirkan keterangan ahli guna melengkapi pembuktian dalam proses hukum yang masih berjalan.
Keputusan pemerintah untuk tidak membentuk satgas maupun tim khusus bukan berarti kepolisian menangani kasus ini tanpa unit tersendiri. Sebelum keterangan pemerintah terbit, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah lebih dulu membentuk tim khusus di internal Polri. Tim tersebut ditugaskan melakukan pengusutan mendalam atas dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden.
Lima hari sebelum pernyataan resmi di Jakarta terbit, Yusril sempat menyinggung perkara ini di hadapan publik. Menko Kumham Imipas itu menggelar konferensi pers terkait kasus dugaan penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto di Banda Aceh pada Rabu (4/11/2026). Keterangan lanjutan pada Senin (9/11/2026) pun memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah dan penyidik kepolisian.
Terkait detail teknis perkembangan perkara serta kebijakan pengungkapan substansi penyadapan kepada publik, pemerintah memilih untuk tidak masuk ke ranah penyidik. Yusril menegaskan seluruh kewenangan penjelasan mengenai laju perkara maupun keterbukaan materi penyadapan tersebut diserahkan penuh kepada Bareskrim Polri.
Dalam keterangan Senin itu, identitas sejumlah pihak lain yang turut menjadi sasaran dugaan penyadapan ilegal belum dirinci. Substansi penyadapan, waktu kejadian, serta pihak yang diduga terlibat juga belum diungkapkan ke publik karena seluruh informasi teknisnya kini berada di bawah kewenangan penuh penyidik Bareskrim Polri. *R103
