Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin berharap RUU Perampasan Aset mengatur pengembalian langsung aset sitaan kepada korban penipuan agar hak ekonomi mereka segera pulih tanpa prosedur panjang, Senin (9/11/2026).
Harapan itu disampaikan politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam keterangannya, ia menyoroti persoalan yang kerap membelit masyarakat saat menjadi korban penipuan. Proses hukum terhadap para pelaku sering kali sudah berjalan, tetapi uang yang telah disetorkan justru tidak kunjung kembali.
Situasi tersebut membuat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dinilai perlu memberi jalan bagi pemulihan kerugian warga melalui penelusuran serta penyitaan aset kejahatan. Safaruddin mendorong agar perkara investasi bodong dan penipuan perjalanan umrah dimasukkan sebagai prioritas pengembalian aset kepada masyarakat yang dirugikan. “Dan kita utamakan nanti ketika ada investasi bodong, penipuan dari umrah itu dimasukkan dan kita utamakan untuk mengembalikan aset-aset itu kepada yang korban,” ujar Safaruddin.
Menurut dia, aset yang berhasil ditelusuri dan disita diharapkan dapat segera dikembalikan kepada para korban. Pemulihan kerugian tidak cukup berhenti pada penindakan terhadap pelaku. Bagi Safaruddin, proses hukum harus pula memastikan masyarakat terdampak memperoleh kembali hak ekonominya.
Alur pengembalian yang terlalu panjang turut menjadi sorotan utamanya.
Safaruddin berpandangan, pengembalian aset hasil penelusuran dan penyitaan kepada korban penipuan sebaiknya tidak harus melalui badan pengelola aset terlebih dahulu. Skema berjenjang yang terlalu panjang berpotensi membuat proses pengembalian tersebut tidak segera terlaksana.
Bila harus melewati lembaga itu, aset sitaan dinilai berisiko masuk kembali ke negara setelah dikelola. “Kita mengharapkan seperti itu supaya kalau melalui badan itu nanti dikelola masuk ke negara lagi. Tapi kita harapkan untuk segera dikembalikan kepada para korban,” jelas dia.
Pengaturan mekanisme pengembalian langsung tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan. Safaruddin pun berencana memasukkan skema itu ke dalam materi RUU Perampasan Aset agar hak masyarakat yang dirugikan lebih terlindungi.
“Kita akan memasukkan itu dan akan segera dikembalikan. Mudah-mudahan dengan undang-undang perampasan aset ini bisa terlindungi korban-korban,” kata Safaruddin.
Di luar penyusunan regulasi, Safaruddin mengingatkan masyarakat agar bersikap lebih cermat sebelum menempatkan dana dalam suatu investasi maupun menggunakan jasa perjalanan umrah. Publik diimbau memastikan terlebih dahulu kredibilitas pihak penyelenggara investasi ataupun biro perjalanan umrah sebelum melakukan transaksi.
Ia menekankan perlunya masyarakat meneliti kemampuan finansial serta kelayakan penyelenggara agar tidak terjerat penawaran yang berujung pada kerugian. Dalam wawancara Senin di Kompleks Parlemen itu, Safaruddin belum memerinci rumusan pasal, skema verifikasi data korban, maupun tata cara teknis penyaluran langsung aset sitaan dalam draf RUU Perampasan Aset. *R103
