Lokapalanews.id | Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia kembali berhenti sejenak untuk mengenang para pahlawan. Bendera dikibarkan setengah tiang atau upacara penghormatan dilaksanakan, tabur bunga dilakukan, pidato kebangsaan disampaikan, dan nama-nama besar dalam sejarah perjuangan kembali disebut. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang seharusnya tidak berhenti menjadi bahan renungan setiap peringatan Hari Pahlawan: apakah kita sungguh-sungguh mewarisi semangat para pahlawan, atau sekadar mewarisi tradisi memperingatinya?
Pertanyaan ini penting karena bangsa yang merdeka tidak otomatis menjadi bangsa yang berkarakter. Kemerdekaan dapat diwariskan secara konstitusional, tetapi keberanian, kejujuran, pengorbanan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama tidak dapat diwariskan begitu saja. Semua itu harus terus diperjuangkan, dipraktikkan, dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari.
Hari Pahlawan seharusnya tidak hanya menjadi momentum untuk memuja masa lalu, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengoreksi masa kini dan memperbaiki masa depan. Sebab, Indonesia hari ini tidak lagi menghadapi penjajah dengan senjata dan meriam, tetapi menghadapi musuh-musuh yang tidak kalah berbahaya: korupsi, ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan, serta pudarnya kepedulian sosial.
Surabaya 10 November 1945: Ketika Harga Diri Sebuah Bangsa Dipertaruhkan
Untuk memahami makna Hari Pahlawan, kita harus kembali pada sebuah episode penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 masih menghadapi ancaman nyata dari kekuatan asing yang berupaya mengembalikan kekuasaan kolonial. Kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia setelah Jepang menyerah, dengan tugas antara lain melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang, dalam perkembangannya memunculkan ketegangan karena turut membuka jalan bagi kepentingan Belanda melalui NICA.
Surabaya menjadi salah satu pusat perlawanan rakyat. Semangat mempertahankan kemerdekaan semakin menguat setelah berbagai insiden terjadi, termasuk peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Ketegangan terus meningkat hingga bentrokan bersenjata antara rakyat dan pasukan Sekutu terjadi secara berulang.
Pada 29 Oktober 1945, sebenarnya telah dicapai kesepakatan gencatan senjata. Namun, situasi kembali memburuk setelah Brigadir Jenderal Mallaby, pimpinan pasukan Inggris di Jawa Timur, tewas dalam insiden di Surabaya pada 30 Oktober 1945. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu pemicu keluarnya ultimatum dari pihak Inggris di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C.R. Mansergh.
Pada 9 November 1945, pesawat-pesawat Inggris menyebarkan selebaran berisi ultimatum kepada rakyat Surabaya. Inggris menuntut para pemimpin Indonesia menyerahkan senjata dan menyatakan penyerahan tanpa syarat. Ultimatum tersebut juga mengancam akan menggempur Surabaya melalui kekuatan militer darat, laut, dan udara apabila tuntutan tidak dipenuhi. Batas waktu penyerahan ditetapkan pada 10 November 1945 pukul 06.00 pagi.
Namun, rakyat Surabaya tidak memilih menyerah. Pada 10 November 1945, sekitar pukul 09.00, ketika pasukan Inggris telah memulai serangannya, pertempuran besar pun pecah. Rakyat Surabaya, para pemuda, laskar perjuangan, santri, dan berbagai kelompok masyarakat bersatu mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran itu berlangsung selama berminggu-minggu dan menjadi salah satu pertempuran terbesar serta terberat dalam sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia.
Yang patut dicermati dari peristiwa tersebut bukan semata-mata keberanian rakyat menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih unggul dalam persenjataan. Ada sesuatu yang jauh lebih mendasar, yakni kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan bukan hadiah yang dapat diperlakukan sesuka hati, melainkan kehormatan bangsa yang wajib dipertahankan dengan segala kemampuan.
Rakyat Surabaya saat itu memahami bahwa menyerah bukan hanya berarti kehilangan senjata atau wilayah, tetapi juga membuka peluang hilangnya kedaulatan yang baru saja diperjuangkan. Mereka boleh jadi tidak memiliki senjata secanggih lawannya, tetapi memiliki sesuatu yang tidak mudah dihancurkan: keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri.
Peristiwa tersebut kemudian ditetapkan sebagai dasar peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur, yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959.
Karena itu, Hari Pahlawan bukanlah sekadar penanda tanggal dalam kalender nasional. Ia merupakan pengakuan negara terhadap pengorbanan rakyat sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun di atas keberanian, persatuan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa daripada keselamatan dan kepentingan pribadi.
Bung Tomo: Suara yang Membakar Keberanian dan Menyatukan Perlawanan
Ketika membicarakan Pertempuran Surabaya, sulit untuk melepaskan ingatan dari sosok Sutomo atau yang lebih dikenal sebagai Bung Tomo.
Bung Tomo bukan sekadar orator yang pandai menyusun kalimat. Ia adalah figur yang mampu membaca situasi psikologis masyarakat pada masa revolusi. Ketika rakyat dihadapkan pada ultimatum, ancaman serangan militer, dan ketidakpastian masa depan, ia hadir melalui siaran Radio Pemberontakan untuk membangkitkan keberanian dan menyatukan semangat perlawanan.
Dalam situasi yang serba genting, radio bukan sekadar alat komunikasi. Ia menjadi sarana untuk membangun keyakinan, menyebarkan informasi, mengonsolidasikan semangat, dan meneguhkan tekad rakyat. Kata-kata yang disampaikan Bung Tomo menjadi kekuatan moral bagi masyarakat yang tengah menghadapi ketakutan dan ancaman.
Salah satu bagian pidatonya yang sangat terkenal berbunyi:
“Untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap: MERDEKA atau MATI!”
Kalimat itu bukan sekadar letupan emosi. Di dalamnya terdapat filosofi tentang harga diri, kedaulatan, dan kehormatan sebuah bangsa. Bung Tomo ingin menegaskan bahwa kemerdekaan tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang bisa ditukar dengan kenyamanan atau keselamatan sesaat.
Hal lain yang sangat penting dari pidato Bung Tomo adalah pesan persatuan. Ia tidak hanya berbicara kepada arek-arek Surabaya, tetapi menyebut para pemuda dari Maluku, Sulawesi, Bali, Kalimantan, Sumatera, Aceh, Tapanuli, dan berbagai daerah lainnya yang turut bergabung dalam perjuangan.
Artinya, perlawanan Surabaya bukan perjuangan satu kelompok, satu suku, satu daerah, atau satu golongan. Perjuangan itu merupakan manifestasi kesadaran bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dipertahankan oleh seluruh anak bangsa.
Inilah salah satu pelajaran terbesar dari Bung Tomo: keberanian tidak akan memiliki daya yang besar tanpa persatuan, sementara persatuan tidak akan terbangun apabila setiap orang hanya sibuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri.
Bung Tomo juga mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus diwujudkan melalui jabatan formal atau kekuatan fisik. Dalam keadaan tertentu, kepemimpinan lahir dari kemampuan menyuarakan kebenaran, membangun kepercayaan, menyatukan perbedaan, dan membangkitkan harapan masyarakat.
Namun, sejarah juga harus dibaca secara utuh. Bung Tomo bukan satu-satunya tokoh yang berperan dalam Pertempuran Surabaya. Ada Gubernur Suryo, K.H. Hasyim Asy’ari, Mayjen Moestopo, para pimpinan perjuangan, dan ribuan rakyat tanpa nama yang turut mempertaruhkan nyawa. Mengagungkan Bung Tomo tidak berarti mengecilkan pengorbanan mereka. Justru, keagungan peristiwa Surabaya terletak pada kenyataan bahwa begitu banyak orang dari latar belakang berbeda bersedia berdiri di satu barisan perjuangan.
Makna Filosofis Hari Pahlawan: Mengingat Pengorbanan, Menghidupkan Tanggung Jawab
Ada dimensi filosofis yang mendalam dari peringatan Hari Pahlawan. Peringatan ini mengandung setidaknya tiga pesan utama: penghormatan terhadap pengorbanan, kesadaran akan tanggung jawab kebangsaan, dan komitmen untuk melanjutkan perjuangan.
Pertama, Hari Pahlawan merupakan pengingat bahwa kemerdekaan dan kehidupan berbangsa tidak lahir dari ruang kosong. Ada pengorbanan manusia, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa yang memungkinkan generasi berikutnya menikmati kebebasan. Oleh sebab itu, mengenang pahlawan bukan hanya persoalan menghormati orang yang telah meninggal, tetapi juga menyadari adanya utang moral kepada sejarah.
Presiden Soekarno pernah menyampaikan ungkapan yang sangat relevan dalam pidato peringatan Hari Pahlawan 10 November 1961:
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.”
Ungkapan tersebut bukan sekadar ajakan untuk mengingat tokoh sejarah. Menghormati jasa pahlawan semestinya diwujudkan dengan menjaga cita-cita yang mereka perjuangkan.
Kedua, Hari Pahlawan mengandung makna tanggung jawab antargenerasi. Generasi terdahulu berjuang merebut kemerdekaan, sedangkan generasi sekarang bertanggung jawab memastikan kemerdekaan tersebut benar-benar menghadirkan kehidupan yang bermartabat, adil, dan sejahtera.
Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah ruang dan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, bangsa yang telah merdeka tetap harus berjuang melawan kemiskinan, kebodohan, ketimpangan, korupsi, serta berbagai bentuk ketidakadilan.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan generasi sekarang tidak cukup hanya dilihat dari seberapa sering kita menyelenggarakan upacara atau menggelar seminar kepahlawanan. Ukurannya harus lebih substantif: apakah masyarakat semakin sejahtera, apakah hukum semakin adil, apakah pendidikan semakin berkualitas, apakah birokrasi semakin bersih, dan apakah negara semakin mampu melindungi seluruh rakyatnya?
Ketiga, Hari Pahlawan merupakan ajakan untuk memahami kembali makna pengorbanan. Dalam kehidupan modern, pengorbanan tidak selalu berarti mempertaruhkan nyawa. Mengembalikan uang yang bukan hak kita, menolak suap, mengungkap penyimpangan meskipun menghadapi risiko, meluangkan waktu untuk membantu sesama, atau menjalankan pekerjaan dengan sungguh-sungguh juga merupakan bentuk pengorbanan.
Seseorang dapat disebut memiliki jiwa kepahlawanan bukan karena ia dikenal banyak orang, tetapi karena kehadirannya membawa manfaat bagi orang lain. Bahkan, sebagian besar pahlawan dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak pernah memperoleh piagam penghargaan, tidak mendapatkan sorotan media, dan tidak pernah disebut namanya dalam pidato pejabat.
Mereka tetap bekerja, menolong, menjaga, dan mengabdi. Mereka tidak menunggu panggung untuk melakukan kebaikan.
Di sinilah kita perlu mengubah cara pandang terhadap kepahlawanan. Pahlawan bukan hanya gelar kehormatan yang diberikan negara kepada individu tertentu. Kepahlawanan juga merupakan kualitas moral yang seharusnya dapat tumbuh dalam diri setiap warga negara.
Kepahlawanan Masa Kini: Tidak harus Mengangkat Senjata, tetapi harus Berani Mengangkat Kebenaran
Jika kita sepakat bahwa semangat kepahlawanan harus tetap hidup, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mewujudkannya?
Jawabannya harus dimulai dari lingkungan paling dekat, yaitu diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sebab, tidak masuk akal apabila seseorang berbicara lantang tentang nasionalisme, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak mampu mengendalikan kepentingannya sendiri.
Kepahlawanan dimulai dari keberanian mengalahkan ego dan kepentingan pribadi.
Dari dalam diri sendiri, semangat kepahlawanan diwujudkan melalui integritas. Seseorang harus berani jujur sekalipun tidak ada yang mengawasi, berani mengakui kesalahan meskipun dapat merugikan dirinya, dan berani menolak tindakan yang bertentangan dengan nurani sekalipun ada keuntungan yang ditawarkan.
Seorang pelajar yang tidak menyontek, mahasiswa yang tidak melakukan plagiarisme, pegawai yang tidak memanipulasi laporan, pejabat yang tidak menyalahgunakan anggaran, dan pengusaha yang tidak menyuap untuk memperoleh proyek merupakan contoh sederhana kepahlawanan masa kini.
Jangan pernah menganggap perbuatan tersebut terlalu kecil untuk disebut sebagai perjuangan. Justru, integritas bangsa dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten.
Dalam keluarga, kepahlawanan hadir melalui tanggung jawab dan keteladanan. Orang tua yang bekerja keras secara halal, mendidik anak dengan kasih sayang, tidak menormalisasi kebohongan, serta mengajarkan penghormatan kepada orang lain merupakan pahlawan bagi generasi penerusnya.
Keluarga adalah sekolah pertama pembentukan karakter. Apabila anak tumbuh dalam lingkungan yang membenarkan kecurangan, meremehkan kejujuran, dan mengajarkan bahwa keberhasilan hanya ditentukan oleh kekayaan atau jabatan, sulit berharap akan lahir generasi yang memiliki integritas kuat.
Sebaliknya, apabila anak melihat orang tuanya konsisten memegang prinsip, menghormati orang lain, dan berani mengakui kesalahan, nilai tersebut akan lebih mudah tertanam dalam kehidupannya.
Kepahlawanan dalam keluarga juga berarti keberanian memutus rantai perilaku buruk antargenerasi. Jangan mewariskan kebiasaan menyuap, mencari jalan pintas, merendahkan orang lain, atau menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan.
Sementara itu, di tengah masyarakat, semangat kepahlawanan diwujudkan melalui solidaritas, toleransi, gotong royong, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.
Masyarakat yang peduli tidak akan membiarkan tetangganya kelaparan ketika mampu membantu. Masyarakat yang memiliki semangat persatuan tidak mudah diadu domba hanya karena perbedaan pilihan politik, agama, suku, atau pandangan. Masyarakat yang beradab tidak membiarkan lingkungan rusak, tidak ikut menyebarkan berita bohong, dan tidak menutup mata terhadap ketidakadilan.
Dalam era digital, bahkan tindakan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kebangsaan. Menjaga ruang publik agar tidak dipenuhi fitnah, provokasi, dan kebencian adalah bagian dari perjuangan mempertahankan persatuan.
Kita harus memahami bahwa tidak semua kepahlawanan terlihat heroik. Ada kepahlawanan yang hadir dalam keheningan, melalui ketekunan, kesabaran, dan konsistensi menjalankan tanggung jawab.
Seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya dengan penuh pengorbanan, guru yang tetap mendidik dengan dedikasi tinggi meskipun fasilitas terbatas, petani yang menjaga keberlangsungan pangan, tenaga kesehatan yang merawat masyarakat, serta relawan yang hadir saat bencana, semuanya memperlihatkan bahwa kepahlawanan tidak pernah benar-benar meninggalkan kehidupan kita.
Pahlawan Masa Kini: Mereka yang Bekerja, Berjuang, dan Menjaga Indonesia
Bahwa kepahlawanan masih hidup bukan sekadar gagasan normatif. Berbagai peristiwa dan prestasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai kepahlawanan tetap tumbuh, sekalipun sering kali tidak memperoleh perhatian yang sebanding dengan besarnya pengorbanan.
Salah satu contoh yang sangat menggetarkan datang dari barisan petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan atau Manggala Agni. Pada 30 Maret 2026, Muharmizan, anggota Manggala Agni Daops Sumatera VI/Siak, meninggal dunia ketika masih berada dalam rangkaian penugasan pemadaman karhutla di Pulau Bengkalis, Riau. Ia telah mengabdi sekitar 20 tahun. Sebelum meninggal, ia bersama rekan-rekannya melakukan pemadaman hingga sore hari, kemudian wafat setelah berada di tempat istirahat bersama timnya.
Ada pesan penting yang harus kita tarik dari peristiwa ini. Menghormati petugas yang gugur tidak cukup dengan menyampaikan belasungkawa dan memberikan penghargaan anumerta. Negara juga wajib memastikan keselamatan petugas melalui perlindungan kerja, peralatan yang memadai, pelatihan, dukungan kesehatan, serta sistem mitigasi risiko yang layak. Jangan sampai negara hanya pandai memberikan penghargaan setelah seseorang gugur, tetapi lalai menyediakan perlindungan ketika orang tersebut masih bertugas.
Kepahlawanan lainnya hadir melalui dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada Juni 2026, tiga mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yaitu Gregorius Guntur Jembar Wicaksono, Nuraini Yusmaida, dan Carlos Septiawan, berhasil memperoleh penghargaan 3rd Place Winner Regional dan Most Voted People’s Choice Award dalam AI Ready ASEAN Youth Challenge 2026.
Mereka mengembangkan Evacuation Mesh atau EvacMesh, sebuah sistem komunikasi darurat dan navigasi evakuasi berbasis kecerdasan buatan serta teknologi Bluetooth Mesh. Inovasi tersebut dirancang agar masyarakat tetap dapat saling bertukar informasi dan memperoleh rekomendasi jalur evakuasi ketika jaringan komunikasi utama terganggu, terutama dalam menghadapi ancaman bencana gunung berapi. Kompetisi tersebut mempertemukan talenta muda dari 11 negara ASEAN.
Ini merupakan contoh menarik bahwa semangat kepahlawanan dapat diwujudkan melalui ilmu pengetahuan, kreativitas, dan inovasi yang berorientasi pada keselamatan manusia.
Prestasi mahasiswa tersebut layak diapresiasi bukan semata-mata karena mengharumkan nama Indonesia di luar negeri, melainkan karena ilmu yang mereka kembangkan memiliki potensi manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepahlawanan juga dapat hadir melalui profesi yang selama ini sering menjadi sorotan publik, yaitu penegak hukum.
Kita dapat mengambil pelajaran dari Aiptu Dulyani, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Bogor. Pada November 2025, aksinya menjadi perhatian setelah menolak uang suap yang ditawarkan seorang pengendara ketika dirinya melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Uang tersebut dikembalikan dan proses penilangan tetap dilanjutkan sesuai ketentuan. Tindakannya memperoleh apresiasi dari Kapolres Bogor.
Tindakan tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, justru di situlah letak nilai kepahlawanannya. Ia memilih menjalankan kewenangan secara benar ketika ada kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi.
Seorang aparat penegak hukum seharusnya memahami bahwa seragam bukanlah simbol kekuasaan untuk ditakuti, melainkan amanah untuk melindungi masyarakat. Kewenangan bukan fasilitas untuk memperoleh keuntungan, melainkan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan.
Dalam lingkungan peradilan, sosok Artidjo Alkostar juga pantas dikenang sebagai teladan integritas. Mahkamah Agung pada 6 Februari 2026 kembali mengangkat keteladanan mantan Hakim Agung tersebut, terutama sikapnya yang tegas menolak suap dan menjaga independensi.
Salah satu kebiasaan Artidjo adalah memasang tulisan di pintu ruang kerjanya: “Tidak menerima tamu yang ingin membicarakan perkara.” Tulisan tersebut bukan sekadar formalitas. Ia memasangnya karena banyak pihak berupaya mendekatinya dan menawarkan berbagai keuntungan untuk memengaruhi perkara yang ditanganinya.
Selama hampir dua dekade mengabdi di Mahkamah Agung, Artidjo menangani lebih dari 19.700 perkara. Ia dikenal hidup sederhana, menolak gratifikasi, serta menjaga jarak dari berbagai bentuk pemberian yang dapat mengganggu independensi hakim.
Artidjo mengajarkan bahwa keadilan tidak mungkin tegak apabila hakim dapat dibeli, dan hukum tidak akan memiliki kehormatan apabila orang yang mengadilinya justru kehilangan integritas.
Contoh-contoh tersebut membuktikan bahwa kepahlawanan bukanlah monopoli profesi tertentu. Ia dapat muncul dalam diri petugas lapangan, mahasiswa, hakim, polisi, ASN, pendidik, tenaga kesehatan, petani, maupun masyarakat biasa.
Yang menentukan seseorang memiliki jiwa kepahlawanan bukanlah seragam, jabatan, gelar, atau popularitasnya, melainkan keberanian untuk mengabdikan kemampuan dan kewenangannya bagi kepentingan yang lebih besar daripada dirinya sendiri.
Krisis Kepahlawanan: Ketika Kepentingan Pribadi Mengalahkan Kepentingan Bangsa
Meskipun berbagai teladan tersebut patut dibanggakan, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa nilai-nilai kepahlawanan sedang menghadapi tantangan serius.
Ada paradoks yang harus kita akui. Di satu sisi, kita sangat bangga mengenang para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa. Namun, di sisi lain, kehidupan berbangsa masih dihadapkan pada praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, lemahnya keteladanan, dan perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi.
Kita mengagungkan kejujuran dalam pidato, tetapi masih menemukan toleransi terhadap kecurangan dalam praktik. Kita berbicara tentang pengabdian, tetapi tidak sedikit pejabat yang memandang jabatan sebagai kesempatan untuk memperoleh fasilitas dan keuntungan. Kita menggaungkan persatuan, tetapi perbedaan sering dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun permusuhan.
Kritik ini bukan untuk menafikan seluruh capaian bangsa, apalagi menggeneralisasi bahwa semua pejabat, aparat, atau ASN tidak berintegritas. Justru karena masih banyak orang baik yang bekerja dengan sungguh-sungguh, perilaku menyimpang tidak boleh dibiarkan merusak kehormatan profesi dan institusi.
Data resmi Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan gambaran yang patut direnungkan. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025, skor integritas nasional tercatat sebesar 72,32. KPK menyatakan bahwa angka tersebut masih berada dalam kategori rentan korupsi, dengan kategori rentan berada di bawah skor 73. Dalam data yang dipublikasikan KPK, rata-rata indeks pemerintah daerah tercatat 71,33, sedangkan kementerian dan lembaga mencapai 77,19.
Angka tersebut bukan berarti seluruh institusi atau pegawai pemerintah melakukan korupsi. SPI merupakan instrumen untuk memotret risiko dan kondisi integritas melalui penilaian yang mencakup berbagai perspektif. Namun, capaian itu memberikan sinyal bahwa upaya membangun pemerintahan yang bersih masih menghadapi persoalan mendasar.
Persoalan tersebut juga terlihat di lingkungan peradilan. Data yang dipublikasikan dalam kanal JDIH Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sepanjang 2024 terdapat 206 sanksi disiplin terhadap hakim dan aparatur peradilan, terdiri atas 79 sanksi berat, 31 sanksi sedang, dan 96 sanksi ringan.
Angka tersebut seharusnya menjadi bahan introspeksi serius. Peradilan yang diharapkan menjadi benteng terakhir pencarian keadilan justru harus memastikan dirinya bebas dari pelanggaran integritas.
Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik memperjualbelikan keadilan. Tidak boleh ada ruang bagi hakim yang memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, jaksa yang mempermainkan proses penegakan hukum, polisi yang menyalahgunakan kekuasaan, maupun pejabat yang menjadikan anggaran publik sebagai sumber keuntungan.
Kritik harus disampaikan secara tegas: bangsa ini tidak kekurangan orang yang pandai berbicara tentang integritas, tetapi masih membutuhkan lebih banyak orang yang berani mempertaruhkan kepentingan pribadinya demi mempertahankan integritas.
Krisis integritas dan pudarnya nilai-nilai kepahlawanan ini nyatanya tidak hanya memonopoli sektor hukum dan birokrasi, tetapi juga merayap masuk ke sendi-sendi krusial lainnya, khususnya pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, bangsa ini dihadapkan pada darurat moral berupa maraknya praktik kecurangan akademik—seperti perjokian skripsi, tesis, dan jurnal—hingga tingginya angka kekerasan atau bullying di institusi pendidikan. Mengacu pada data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) maupun Kementerian Pendidikan pada rentang 2023–2024, kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah dan kampus menempati angka yang mengkhawatirkan, yang justru mencederai muruah institusi pendidikan sebagai tempat persemaian karakter.
Sementara itu, di bidang kesehatan, cita-cita keadilan sosial masih tersandung oleh ketimpangan distribusi tenaga medis spesialis di daerah-daerah tertinggal, serta tantangan gizi buruk. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting nasional masih berada di angka 21,5%. Kondisi empiris ini menuntut pengorbanan ekstra dan panggilan nurani (nilai kepahlawanan) dari para tenaga kesehatan untuk bersedia mengabdi di pelosok negeri demi menyelamatkan masa depan generasi penerus, bukan sekadar mengejar kenyamanan karier di kota besar.
Mengapa kondisi seperti ini dapat terjadi?
Pertama, berkembangnya pragmatisme dan budaya transaksional dalam kehidupan masyarakat. Nilai kejujuran kerap dikalahkan oleh anggapan bahwa hasil lebih penting daripada cara memperolehnya. Keberhasilan diukur dari kekayaan, jabatan, akses kekuasaan, dan kedekatan dengan pihak tertentu, bukan dari proses yang bermartabat.
Akibatnya, tindakan menyimpang perlahan-lahan dinormalisasi. Pemberian uang untuk mempercepat pelayanan dianggap lumrah. Penggunaan koneksi pribadi untuk mendapatkan fasilitas dianggap kewajaran. Praktik nepotisme diperlakukan sebagai urusan internal, bahkan terkadang dibungkus dengan dalih loyalitas.
Kedua, lemahnya keteladanan kepemimpinan. Nilai integritas tidak cukup disampaikan melalui aturan atau slogan. Pemimpin harus menjadi contoh nyata. Ketika pimpinan meminta bawahannya jujur tetapi dirinya sendiri melanggar aturan, pesan moral tersebut kehilangan makna.
Ketiga, masih adanya kesenjangan antara nilai yang diajarkan dan perilaku yang dipraktikkan. Pendidikan Pancasila, agama, etika, dan kewarganegaraan seharusnya membentuk karakter. Namun, pendidikan karakter akan kehilangan daya apabila anak-anak melihat praktik ketidakjujuran justru memberikan keuntungan dalam kehidupan nyata.
Keempat, lemahnya konsistensi penegakan hukum. Sanksi yang tidak setara, pengawasan yang tidak independen, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki kekuasaan dapat menciptakan persepsi bahwa hukum dapat dinegosiasikan. Apabila pelanggaran hanya ditindak tegas kepada pihak yang lemah, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan.
Kelima, menguatnya individualisme dan pudarnya kepedulian sosial. Sebagian orang semakin sibuk dengan keberhasilan pribadi tanpa memperhatikan dampak tindakannya terhadap kehidupan bersama. Padahal, nasionalisme tidak akan tumbuh kuat dalam masyarakat yang hanya peduli kepada dirinya sendiri.
Inilah tantangan sesungguhnya bagi semangat kepahlawanan masa kini. Kita mungkin tidak lagi berhadapan dengan tentara asing, tetapi kita menghadapi ancaman dari dalam diri sendiri: keserakahan, ketidakjujuran, ketidakpedulian, dan hilangnya keberanian moral.
Untuk mengembalikan nilai-nilai kepahlawanan, kita tidak perlu mencari ideologi atau pedoman baru. Indonesia telah memiliki dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur untuk membangun karakter bangsa, yaitu Pancasila.
Namun, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai rangkaian kalimat yang dihafal saat upacara, dicetak pada dinding kantor, atau disampaikan dalam pidato kenegaraan. Pancasila harus menjadi pedoman perilaku dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial.
Hal ini perlu tercermin dalam sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang merupakan tujuan yang harus terus diperjuangkan. Tidak dapat disebut sebagai keberhasilan kemerdekaan apabila sebagian masyarakat menikmati kemakmuran sementara sebagian lainnya kesulitan memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan hidup yang layak.
Dengan demikian, semangat kepahlawanan dan Pancasila mempunyai hubungan yang sangat erat. Pahlawan memperjuangkan kemerdekaan berdasarkan kesadaran tentang martabat manusia, persatuan, dan cita-cita keadilan. Generasi sekarang harus meneruskan perjuangan tersebut melalui tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Namun, penguatan nilai Pancasila tidak cukup dilakukan dengan pendekatan seremonial dan indoktrinatif. Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan sistem yang memastikan perilaku baik memperoleh ruang, sedangkan perilaku menyimpang mendapatkan konsekuensi.
Jangan hanya Menjadi Bangsa yang Pandai mengenang, tetapi juga Berani Melanjutkan Perjuangan
Pada akhirnya, peringatan Hari Pahlawan harus membawa kita pada sebuah kesadaran: perjuangan Indonesia tidak pernah selesai.
Dahulu, para pahlawan menghadapi senjata dan kekuatan militer untuk mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, kita menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, krisis integritas, perubahan teknologi, degradasi lingkungan, disinformasi, hingga tantangan global yang menuntut kemampuan bangsa untuk beradaptasi.
Setiap zaman memiliki medan perjuangannya sendiri. Tidak semua orang harus menjadi tentara, tidak semua orang harus menduduki jabatan publik, dan tidak semua orang harus dikenal sebagai tokoh nasional. Namun, setiap orang memiliki ruang untuk berkontribusi.
Di tengah kepungan krisis multidimensi yang mengakar pada pragmatisme, hilangnya integritas, dan pudarnya kepedulian sosial, peran pemuda – khususnya mahasiswa – menjadi kunci penentu arah masa depan bangsa. Mahasiswa sejatinya adalah pewaris sah dari semangat juang arek-arek Surabaya. Jika pada tahun 1945 para pemuda dan laskar perjuangan merespons ultimatum penjajah dengan mempertaruhkan nyawa dan mengangkat senjata, maka panggilan sejarah hari ini menuntut mahasiswa untuk mengusung “heroisme intelektual dan moral”. Mahasiswa Indonesia selama ini memang sering mendapat pujian dan sanjungan karena setiap saat menjadi tumpuan harapan dalam membela rakyat, melakukan kritik, dan memelopori terjadinya perubahan.
Heroisme ini menuntut mahasiswa untuk berani menjadi antitesis dari budaya instan yang merusak tatanan. Kepahlawanan seorang mahasiswa masa kini harus dibuktikan secara nyata melalui keberanian menolak praktik korupsi, membela rakyat miskin yang tertindas, melawan oligarki, menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah, menolak keras praktik joki akademik, menjauhi plagiarisme, serta memutus mata rantai kekerasan atau perundungan (bullying) yang mencederai muruah institusi pendidikan. Lebih dari itu, nalar kritis mahasiswa harus diwujudkan dengan turun ke akar rumput—mengawal kebijakan publik berlandaskan riset dan pemahaman hukum yang valid, serta melahirkan inovasi yang menjawab persoalan riil masyarakat di bidang kesehatan maupun pendidikan, selain melakukan berbagai agitasi positif yang sudah lazim dilakukan selama ini. Harus disadari secara mendalam bahwa mahasiswa yang konsisten menjaga kejujuran akademiknya di ruang kelas dan merawat empatinya terhadap penderitaan rakyat hari ini adalah jaminan mutlak lahirnya para pemimpin, penegak hukum, dan pejabat negara yang tidak akan mengkhianati amanah konstitusi di masa depan.
Kita harus berhenti menganggap bahwa kepahlawanan hanya milik orang-orang besar. Sejarah memang mencatat nama para tokoh, tetapi sesungguhnya kekuatan bangsa juga dibangun oleh jutaan manusia biasa yang menjalankan tanggung jawab luar biasa.
Hari Pahlawan bukanlah panggilan untuk kembali mengangkat senjata, tetapi panggilan untuk mengangkat kualitas moral bangsa. Kita tidak membutuhkan peperangan untuk membuktikan nasionalisme. Kita membutuhkan keberanian untuk melawan segala bentuk perilaku yang merusak kehidupan bersama.
Kita tidak membutuhkan lebih banyak pidato tentang antikorupsi apabila perilaku koruptif masih dilindungi. Kita tidak membutuhkan lebih banyak slogan tentang keadilan apabila hukum masih dapat diperjualbelikan. Kita tidak membutuhkan lebih banyak seruan persatuan apabila perbedaan masih dijadikan komoditas untuk memecah belah masyarakat.
Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk mempraktikkan semua nilai itu secara konsisten.
Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, ada baiknya kita kembali membayangkan bagaimana perasaan para pejuang apabila mereka menyaksikan Indonesia hari ini. Apakah mereka akan bangga melihat kemerdekaan yang telah kita rawat? Apakah pengorbanan mereka telah terbayar melalui hadirnya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera? Ataukah mereka justru akan bertanya mengapa bangsa yang dahulu bersatu menghadapi penjajahan sekarang masih harus berjuang melawan keserakahan, ketidakadilan, dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat?
Pertanyaan itu mungkin terasa keras. Namun, justru pertanyaan semacam itulah yang dibutuhkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak kehilangan daya kritisnya.
Kita tidak boleh menjadikan para pahlawan sekadar objek yang terus dipuji, tetapi nilai perjuangannya diabaikan. Penghormatan paling tinggi kepada para pahlawan bukanlah banyaknya karangan bunga yang diletakkan di makam mereka, melainkan kesungguhan generasi penerus dalam menjaga cita-cita yang mereka perjuangkan.
Api perjuangan Bung Tomo tidak seharusnya padam setelah suara pidatonya berhenti. Api itu harus hidup di ruang pengadilan ketika seorang hakim menolak suap, di kantor pemerintahan ketika seorang ASN menolak manipulasi, di jalan raya ketika seorang polisi menegakkan hukum tanpa transaksi, di ruang kelas ketika seorang guru mendidik dengan ketulusan, dan di tengah masyarakat ketika seseorang memilih membantu sesama daripada memikirkan dirinya sendiri.
Semangat itulah yang harus terus kita rawat.
Pahlawan mungkin telah gugur, tetapi nilai-nilai kepahlawanan tidak boleh ikut terkubur.
Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu mengenang sejarah perjuangannya, melainkan bangsa yang sanggup menerjemahkan pengorbanan masa lalu menjadi keberanian moral pada masa kini.
Kemerdekaan telah diperjuangkan oleh para pendahulu. Masa depan Indonesia berada di tangan kita. Jangan sampai generasi yang telah mewarisi kemerdekaan justru gagal menjaga kehormatan bangsa.
Mari jadikan 10 November bukan hanya hari untuk mengenang pahlawan, melainkan momentum untuk bertanya kepada diri sendiri: sudahkah kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan sesama?
Sebab, pahlawan tidak pernah benar-benar pensiun. Mereka hadir dalam setiap generasi, selama masih ada manusia yang berani membela kebenaran, menjaga kejujuran, memperjuangkan keadilan, dan mengabdikan hidupnya untuk Indonesia.
Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026. Teruskan perjuangan. Hidupkan keberanian. Rawat persatuan. Tegakkan integritas. Indonesia membutuhkan lebih banyak pahlawan dalam kehidupan nyata, bukan sekadar lebih banyak orang yang pandai menyebut nama pahlawan. *
*Penulis adalah Anggota Komisi III DPR RI, Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan.
