Lokapalanews.id | Jakarta – Komisi I DPR RI mendesak pemerintah menyusun peta jalan komprehensif memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata menyusul tewasnya tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan.
Tragedi berdarah itu merenggut nyawa tiga aparatur negara di Kampung Muliama pada Rabu (9/9/2026). Nyawa melayang saat mereka sedang menunaikan kewajiban melayani masyarakat di lapangan.
Daratan Papua kembali berduka.
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengecam keras aksi kekerasan yang menewaskan para abdi negara tersebut. Ia mendesak aparat keamanan segera bergerak memburu para pelaku tanpa ampun.
“Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujar Oleh Soleh melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Negara tidak boleh terus bersikap reaktif.
Selama ini, penanganan kelompok bersenjata di tanah Papua kerap berjalan tambal sulam. Pola penindakan hanya muncul seketika saat nyawa melayang. Pendekatan sporadis semacam itu terbukti gagal memberikan rasa aman yang paripurna.
Oleh Soleh menilai momentum penembakan brutal ini harus dipakai untuk membersihkan KKB hingga ke akar. Pemerintah wajib merumuskan strategi jangka panjang yang terarah, berjenjang, dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegas Politikus Fraksi PKB tersebut.
Strategi keamanan tidak boleh berjalan mandul di lapangan. Pemerintah wajib merajutnya secara berdampingan dengan percepatan pembangunan wilayah, optimalisasi pelayanan publik, serta penyediaan perisai perlindungan bagi warga sipil yang rentan menjadi korban.
Kelalaian dalam merancang strategi jangka panjang dikhawatirkan akan melanggengkan siklus kekerasan tanpa ujung. Negara dituntut hadir secara konsisten di setiap jengkal wilayah rawan, bukan sekadar datang saat insiden berdarah mencuat ke permukaan.
Penyelidikan secara profesional menjadi harga mati bagi institusi penegak hukum. Aparat dituntut mengungkap jejaring kelompok radikal beserta motif di balik teror tersebut secara transparan, demi menjamin keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. *R101
