Lokapalanews.id | Jakarta – Komisi XII DPR RI memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying yang berpotensi memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Kepastian ini disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya usai rapat dengar pendapat dengan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, serta General Manager MOR I–VIII di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Bambang menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami perubahan hingga akhir tahun fiskal 2026.
Terkait antrean yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir, rapat menyimpulkan kondisi tersebut dipicu oleh peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi serta adanya indikasi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak berhak. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menambahkan, kenaikan konsumsi BBM subsidi di beberapa wilayah mencapai 10 hingga 15 persen, terutama pada jalur logistik dan kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi.
Untuk menormalisasi kondisi tersebut, Komisi XII meminta PT Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan distribusi dengan menambah armada mobil tangki, memperpanjang jam operasional SPBU, dan mempercepat penyaluran dari terminal ke titik distribusi. Pertamina Patra Niaga menyatakan telah menambah personel awak mobil tangki untuk mempercepat proses tersebut.
BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui operasi lapangan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pihak otoritas optimistis normalisasi distribusi dapat tercapai dalam satu hingga dua hari ke depan, sehingga pelayanan di SPBU kembali berjalan wajar. *R103
