Lokapalanews.id | Pernahkah Anda membayangkan antrean panjang di loket BUMN hilang begitu saja? Besok, mungkin kita tidak perlu lagi berdebat dengan mesin penjawab yang kaku. Itu yang sedang diimpikan Wamen Stella Christie.
Kamis lalu, suasana di kantor Kemdiktisaintek agak berbeda. Ada diskusi serius soal Artificial Intelligence atau AI. Stella tidak ingin kita sekadar jadi penonton kemajuan teknologi global.
Ia ingin ekosistem AI kita digenjot habis-habisan. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi agar layanan publik BUMN kita tidak lagi lemot. Bayangkan transportasi, kesehatan, sampai urusan logistik dikelola algoritma yang gesit.
Lantas bagaimana caranya agar ini tidak cuma jadi wacana di atas kertas? Katanya, kita perlu meniru pola di luar negeri. Kampus, industri, dan pemerintah harus bersatu padu.
Lalu ia bercerita soal pengalamannya. Di sana, kalau pemerintah atau industri butuh riset, mereka tidak pelit. Mereka kasih pendanaan ke perguruan tinggi.
Itulah yang membuat riset di kampus tidak mandek di rak perpustakaan. Riset langsung menjawab problem nyata di lapangan. Jadi, bukan ilmu menara gading.
Untuk memuluskan rencana itu, hadir pula ilmuwan dari Tsinghua University, Rong Ke. Ia membagikan rahasia dapur bagaimana kampus bisa seirama dengan pemerintah. Ternyata kuncinya ada pada kolaborasi yang erat dan jujur.
Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata, pun mengangguk setuju. Ia sadar betul bahwa transformasi BUMN adalah peluang emas. Tapi, ia memberi catatan kaki yang cukup penting.
Katanya, jangan langsung muluk-muluk ingin serba otomatis. Kita harus mulai dari use case yang memberikan dampak nyata dulu. Infrastruktur digitalnya juga harus diperkuat fondasinya secara bertahap.
Lalu, bagaimana dengan teknologi luar? Tedi menegaskan bahwa kerja sama teknologi dengan negara lain itu boleh saja. Tapi, jangan sampai kita kehilangan jati diri teknologi sendiri.
Kita tetap harus mendorong inovasi karya anak bangsa. Jangan sampai kita cuma jadi pasar bagi produk asing. Kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri.
Hasan Chabibie, Staf Ahli Menteri, menambahkan sisi teknisnya. Ia bilang Kemdiktisaintek berkomitmen penuh soal tata kelola data. Tanpa data yang rapi, AI hanyalah tumpukan kode yang tidak berguna.
Semua ini dibungkus dalam semangat “Diktisaintek Berdampak”. Sebuah jargon yang terdengar megah di telinga. Tapi di balik jargon itu, ada tantangan besar yang menanti di depan mata.
Repotnya, menghubungkan budaya riset kampus yang idealis dengan tuntutan praktis industri yang serba cepat itu tidak mudah. Sering kali, dua dunia ini punya bahasa yang berbeda.
Di satu sisi, dosen ingin riset yang mendalam dan sempurna. Di sisi lain, BUMN butuh solusi yang cepat, murah, dan segera bisa dipakai. Jika ego masing-masing tidak diredam, sinergi ini hanya jadi sekadar seremoni.
Pemerintah punya tugas berat untuk menjadi jembatan. Bukan sekadar fasilitator, tapi memastikan ekosistem ini inklusif dan adaptif. Jangan sampai teknologi canggih ini malah menjauhkan kita dari rakyat kecil.
Layanan publik yang menggunakan AI harusnya membuat hidup masyarakat jadi lebih ringan. Bukan justru menambah daftar panjang birokrasi digital yang rumit. Teknologi harusnya memanusiakan, bukan mendepersonalisasi pelayanan.
Indonesia memang punya potensi besar untuk melompat. Sumber daya manusia kita tidak kalah jika diberi ruang. Tapi, apakah kita sudah cukup berani untuk keluar dari zona nyaman birokrasi?
Kita tunggu saja bagaimana wujud nyata dari rencana besar ini. Apakah akan benar-benar terasa dampaknya bagi kita yang sering mengeluh di antrean loket? Atau, apakah ini akan berakhir sebagai cerita sukses yang hanya tersimpan di ruang-ruang rapat ber-AC?
Sebab, secanggih apa pun kecerdasan buatan, ia tidak akan pernah memiliki empati manusia. *yas
