Lokapalanews.id | Jakarta – Pemerintah menegaskan urgensi transformasi digital nasional sebagai kunci mencapai kedaulatan teknologi pada 2045. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan Indonesia wajib beranjak dari posisi sekadar pengguna teknologi menuju produsen serta inovator AI global. Pergeseran peran ini menjadi prasyarat mutlak dalam menyongsong momentum satu abad kemerdekaan Indonesia.
Membangun Fondasi Digital dari Akar Rumput
Nezar menyampaikan hal tersebut saat menutup forum Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6). Sepanjang forum, pemerintah memetakan delapan prioritas pembangunan ekosistem digital, mulai dari penguatan industri telekomunikasi hingga efisiensi logistik nasional. Strategi ini dirancang untuk menciptakan full stack ekosistem yang mencakup infrastruktur fisik, platform, hingga aplikasi bernilai tambah.
Pemerintah berkaca pada keberhasilan India yang sukses membangun ekonomi digital melalui infrastruktur publik digital yang sistematis. Pembangunan sistem identitas Aadhaar dan Unified Payments Interface (UPI) di India terbukti mampu mendorong pertumbuhan layanan keuangan digital nasional secara masif. Model ini menuntut Indonesia memperkuat base layer atau lapisan dasar sebelum memacu pengembangan aplikasi maupun teknologi tingkat tinggi.
“Kita harus mengakui bahwa saat ini kita masih berada pada tahap awal pengembangan AI. Kita belum berada pada posisi strategis dalam rantai pasok global dan lebih banyak menjadi pasar,” ujar Nezar dalam forum tersebut. Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas teknologi menjadi kata kunci yang harus dijalankan secara konsisten.
Menakar Peluang di Tengah Proyeksi Ekonomi Digital
Potensi ekonomi digital Indonesia tergolong fantastis dengan nilai diproyeksikan mencapai 105 miliar dolar AS pada 2026. Angka ini diperkirakan melonjak hingga 360 miliar dolar AS dalam beberapa tahun mendatang. Bahkan, Indonesia diprediksi menyumbang 40 persen dari total nilai ekonomi digital kawasan Asia Tenggara yang menembus satu triliun dolar AS.
Pemerintah menargetkan besaran angka tersebut tidak berhenti sebagai wacana, melainkan terwujud dalam dampak ekonomi riil. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mempercepat hilirisasi teknologi. Peran pemerintah kini difokuskan pada penyediaan regulasi yang memacu inovasi sekaligus mitigasi risiko teknologi baru.
Hingga laporan ini disusun, belum ada perincian teknis mengenai mekanisme pembagian peran antara sektor publik dan swasta dalam skema hilirisasi teknologi yang dicanangkan pemerintah. Namun, keberhasilan target ini akan sangat bergantung pada efektivitas kolaborasi dalam menciptakan talenta manusia unggul. Kedaulatan digital kini bukan sekadar mimpi, melainkan tantangan nyata yang harus dieksekusi lintas generasi. *R107
