Lokapalanews.id | Pontianak – Pemerintah memastikan ketersediaan pupuk nasional tetap aman di tengah tantangan geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok dunia. Total persediaan pupuk saat ini mencapai 1,19 juta ton, yang terdiri dari 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa stok tersebut mencukupi kebutuhan petani di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kalimantan Barat. Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan total 9,84 juta ton pupuk bersubsidi untuk tahun 2026.
Pemerintah telah memangkas berbagai prosedur regulasi guna mempercepat distribusi pupuk agar lebih tepat sasaran. Reformasi ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi menjadi nilai komersial.
Kebijakan ini menjamin harga tebus pupuk bersubsidi bagi petani tetap stabil tanpa ada kenaikan. Bahkan, pemerintah telah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20 persen sejak Oktober 2025 untuk meningkatkan aksesibilitas sarana produksi bagi para petani.
“Tahun ini pupuk kita aman. Saya diperintahkan Presiden untuk memastikan distribusi pupuk tepat sasaran bagi para petani,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam acara Rembuk Tani di Pontianak, Rabu (10/6/2026).
Selain menjamin pasokan pupuk, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah minimal Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas. Kebijakan ini diambil untuk mencegah kerugian petani dan meningkatkan kesejahteraan produsen pangan nasional.
Realisasi harga di lapangan bahkan menunjukkan tren positif, seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang mencapai Rp7.000 per kilogram. Hingga Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional tercatat telah melampaui 4 juta ton.
Pemerintah juga terus memperluas jangkauan bantuan pupuk non-subsidi yang kini telah menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat. Upaya ini diproyeksikan mampu memperkuat stabilitas pangan di tengah potensi gangguan distribusi global akibat konflik di Timur Tengah.
Sinergi antara penguatan pasokan pupuk dan kepastian harga gabah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di sektor pertanian. Langkah ini menjadi fondasi bagi pemerintah untuk mencapai target swasembada pangan yang lebih berkelanjutan. *R107
