--- / --- 00:00 WITA

Stabilitas Nilai Tukar Rupiah Membutuhkan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal

Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat di gerai penukaran mata uang asing Haji La Tunrung, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (20/5/2026).

Lokapalanews.id | Jakarta – Kebijakan moneter ketat Bank Indonesia melalui kenaikan suku bunga dinilai belum cukup untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Stabilitas mata uang nasional memerlukan koordinasi kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui penyesuaian kebijakan fiskal yang lebih kredibel.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menegaskan bahwa fase saat ini menuntut prioritas stabilitas sebelum pemerintah kembali mendorong pertumbuhan secara agresif. Dinamika global yang kompleks serta meningkatnya premi risiko internasional memaksa otoritas ekonomi untuk melakukan penyesuaian strategi.

Eksplorasi Konten Baca Tulisan Mendalam & Cerita Pilihan Kami

Salah satu tantangan utama terletak pada struktur kurva imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia yang saat ini dinilai terlalu datar. Imbal hasil tenor satu tahun dan sepuluh tahun kini berada di kisaran sama, yakni sekitar 6,7 persen.

Kondisi tersebut dianggap tidak lazim karena instrumen jangka panjang seharusnya memberikan premi risiko lebih tinggi dibanding jangka pendek. Fakhrul menilai pasar mulai mempertanyakan mekanisme pembentukan harga saat kedua tenor memiliki imbal hasil yang nyaris serupa.

“Menjaga nilai tukar rupiah dan biaya pendanaan murah secara bersamaan tidak selalu bisa dilakukan dalam waktu yang sama,” ujar Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, dilansir InfoPublik.id, Jumat (29/5/2026).

Pemerintah perlu memberikan ruang bagi pasar obligasi jangka panjang untuk menemukan tingkat imbal hasil yang lebih wajar. Transparansi premi risiko sangat penting agar investor global tetap memiliki insentif untuk menahan aset dalam denominasi rupiah.

Persepsi investor global saat ini menilai premi risiko Indonesia belum sepenuhnya tercermin pada obligasi tenor panjang. Hal ini memicu perpindahan tekanan ke pasar valuta asing yang memperlemah nilai tukar rupiah di pasar domestik.

Baca juga:  Menkeu Purbaya Sebut Fundamental Ekonomi Kuat, Rupiah Melemah tak Masuk Akal

Normalisasi pasar obligasi bukan berarti membiarkan kenaikan imbal hasil berlangsung tanpa kendali dari otoritas terkait. Fokus utama saat ini ialah menciptakan struktur imbal hasil yang mampu merefleksikan risiko serta ekspektasi inflasi secara terbuka.

Setelah fondasi stabilitas tercapai, ruang untuk mempercepat pembangunan nasional akan terbuka lebih luas kembali. Langkah ini memastikan kendaraan ekonomi nasional tetap berada di jalur yang aman saat menghadapi tikungan tajam gejolak ekonomi global. *R102

Lokapalanews.id "Penjaga informasi di tengah bisingnya disinformasi. Kami berdiri untuk kebenaran yang terverifikasi."