Lokapalanews.id | Jakarta – Pemerintah dinilai gagal memberikan ruang gerak bagi sektor swasta untuk menggerakkan roda perekonomian nasional saat ini. Ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak cukup untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional.
Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa swasta merupakan mesin utama pencipta lapangan kerja dan inovasi. Pihaknya mengingatkan bahwa regulasi yang menghambat usaha justru akan menjauhkan target pembangunan dari kenyataan.
Kemampuan fiskal negara sangat terbatas untuk membiayai seluruh agenda pembangunan nasional setiap tahunnya. Sebagian besar APBN saat ini telah terserap untuk alokasi pendidikan sebesar 20 persen, subsidi energi, belanja pegawai, dan proyek infrastruktur.
Kondisi tersebut menyisakan ruang gerak yang sangat sempit bagi pemerintah dalam membiayai sektor lain secara mandiri. Menurut Firman, negara maju mampu berkembang pesat karena berhasil membangun ekosistem usaha yang kondusif bagi sektor swasta.
“Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan menjadi pesaing bagi pelaku usaha di lapangan,” kata Firman di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Penutupan sejumlah gerai ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret di berbagai daerah, menjadi indikator nyata iklim usaha yang kurang kondusif. Dampak penutupan gerai tersebut tidak hanya menekan perusahaan, tetapi juga mengancam kelangsungan pekerja dan pelaku usaha mikro.
Pemasok barang bagi ritel modern yang mayoritas berasal dari UMKM lokal akan kehilangan saluran distribusi utama mereka. Firman menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi merusak perputaran ekonomi daerah jika tidak segera dilakukan evaluasi kebijakan.
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan keterangan resmi terkait langkah konkret untuk memperbaiki iklim investasi bagi pelaku ritel. Padahal, kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi merupakan kebutuhan mendesak bagi para investor saat ini.
Keberpihakan nyata kepada sektor swasta menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Agenda hilirisasi industri nasional juga terancam gagal tanpa adanya sinergi yang sehat antara pemerintah dan dunia usaha.
Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan regulasi ketat atau melonggarkan aturan demi keberlangsungan ekonomi. Keberhasilan menjaga keseimbangan ini akan menentukan stabilitas daya beli masyarakat dan kesehatan fiskal negara di masa depan. *R102
