Lokapalanews.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027. Target indikator makro tersebut disampaikan dalam pemaparan arah kebijakan ekonomi nasional melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam APBN 2027 sebesar 11,82 hingga 12,40 persen PDB, dengan belanja negara direncanakan pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB. Defisit APBN akan dijaga pada rentang 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB demi menjaga disiplin fiskal yang berkelanjutan.
Untuk stabilitas moneter, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipatok pada rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah dengan inflasi dijaga pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Suku bunga SBN tenor 10 tahun diproyeksikan pada angka 6,5 hingga 7,3 persen, sedangkan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada di rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel.
Target lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 602 hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari. Melalui strategi ekonomi jalan tengah yang memadukan peran negara dan mekanisme pasar, pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen seiring proyeksi menteri investasi mengenai penciptaan 2,7 juta lapangan kerja baru dari realisasi investasi 2025. Proporsi lapangan kerja formal juga ditargetkan meningkat menjadi 40,81 persen pada tahun 2027 dari sebelumnya 35,00 persen pada tahun 2026.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bank-bank Himbara untuk bertindak patriotik dengan mengutamakan penyaluran kredit bagi pelaku usaha kecil, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kredit startup untuk pengusaha muda. Ia juga menekankan reformasi birokrasi dan percepatan perizinan usaha agar regulasi di Indonesia tidak kalah cepat dari Malaysia yang mampu menerbitkan izin dalam dua minggu.
Terkait capaian ketahanan pangan, cadangan beras yang dikuasai pemerintah per 10 Mei 2026 mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah sebanyak 5,3 juta ton dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar 3,25 juta ton. Ketersediaan pangan ini didukung penurunan harga pupuk nasional sebesar 20 persen bagi petani demi mendongkrak indeks kesejahteraan petani menjadi 0,8038.
Di sektor sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari, mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil. Pembiayaan pembangunan dan percepatan industrialisasi domestik untuk pembuatan gawai hingga kendaraan mandiri juga akan disokong oleh optimalisasi aset negara melalui dana kedaulatan nasional Danantara yang dibentuk sejak tahun 2025. *R102
