Lokapalanews.id | Minggu lalu seorang kawan lama mengirim pesan pendek di WhatsApp. Isinya curhat soal anaknya yang baru saja menyelesaikan sidang skripsi di sebuah perguruan tinggi swasta. Bukannya pamer foto toga, dia malah mengirim foto lembaran rincian tagihan yang bikin mata terbelalak.
Saya tertegun membaca angka-angka di layar ponsel itu. Judulnya mentereng: Rincian Pembayaran Ujian Skripsi Sampai Wisuda. Tapi angkanya ugal-ugalan, totalnya mencapai Rp 11.800.000.
Saya perhatikan satu per satu komponen biayanya. Ada biaya bimbingan skripsi Rp 1.700.000, lalu ujian skripsinya sendiri ditagih lagi Rp 2.000.000. Belum lagi urusan publikasi jurnal, sumbangan almamater, sumbangan perpustakaan, hingga uang wisuda yang menyentuh angka Rp 5.500.000.
Kawan saya mengeluh kegirangan di awal berubah jadi nestapa di akhir. Dulu waktu mendaftar, brosur kampusnya penuh dengan tulisan harga promo potongan sekian persen. “Masuknya diiming-imingi diskon, pas mau lulus cicilannya rasa angsuran motor sport,” keluhnya.
Bagi saya, fenomena kampus rasa leasing ini sudah melenceng jauh dari khitah. Pendidikan itu investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan jebakan marketing kelas teri. Jangan sampai pas promosi dibilang terjangkau, tapi pas wisuda mendadak berubah menjadi debt collector.
Jeritan paling memilukan justru datang dari mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Mereka yang sejak awal dijanjikan negara bisa kuliah gratis, mendadak harus menebus masa depannya di garis finish dengan angka belasan juta rupiah. Banyak yang mengeluh karena tidak tahu harus mencari pinjaman ke mana lagi demi selembar ijazah.
Memprihatinkan memang, banyak manajemen kampus yang bertingkah mirip diler kendaraan bermotor. Uang kuliah sengaja dibuat murah meriah di semester-semester awal demi menjaring mahasiswa baru sebanyak-banyaknya. Begitu mahasiswa sudah kepentok di tahun akhir, barulah semua tarif dinaikkan secara brutal.
Mau mundur, sayang waktu dan tenaga yang sudah terbuang selama empat tahun. Mau lanjut, kantong orang tua sudah bolong-bolong diperas biaya siluman. Walhasil, mahasiswa berada di posisi sandera yang tidak punya pilihan selain membayar tagihan penutup perkuliahan itu.
Ini jelas sebuah ironi yang menjijikkan dalam dunia pendidikan kita. Kampus seolah-olah berubah menjadi komplotan penyamun di tikungan terakhir. Mereka memanfaatkan kepasrahan mahasiswa yang sudah terlanjur basah di semester akhir.
Saya mencoba melihat masalah ini dari kacamata pengelola. Operasional kampus swasta memang mahal, apalagi jika tidak ada subsidi dari pemerintah. Inflasi pendidikan juga terus naik setiap tahunnya.
Tapi, apakah harus memakai strategi dagang yang tidak transparan dan mencekik? Mengapa biaya-biaya komponen kelulusan tidak dibuka sejak awal pendaftaran mahasiswa baru? Transparansi itulah yang mahal harganya sekarang.
Banyak orang tua yang rela berutang demi melihat anaknya memakai toga. Mereka percaya pendidikan bisa mengubah nasib keluarga. Namun, kepercayaan tulus itu justru sering kali dimanfaatkan oleh industri pendidikan yang rakus.
Rupanya ada kesamaan pola antara diler motor dan sebagian kampus masa kini. Keduanya sama-sama lihai bermain psikologi harga di awal kontrak. Bedanya, yang satu menjual mesin, yang satu menjual masa depan anak manusia.
Negara harus hadir untuk menertibkan komersialisasi pendidikan yang kebablasan ini. Pengawasan terhadap komponen biaya wisuda dan kelulusan, terutama bagi penerima bantuan seperti KIP Kuliah, harus diperketat tanpa pandang bulu. Jika tidak, bersiaplah melihat angka putus kuliah yang terus meroket.
Jangan sampai ijazah sarjana yang diidam-idamkan itu nilainya sama dengan BPKB yang digadaikan. Kasihan para orang tua yang sudah berkeringat darah demi masa depan anaknya. Pendidikan tidak boleh menjadi barang mewah yang menakutkan bagi kaum papa.
Esok pagi, anak kawan saya dan ribuan mahasiswa lainnya akan tetap wisuda mengenakan baju toga dengan senyum yang dipaksakan. Sebuah pencapaian sakral yang terpaksa ditebus dengan utang keliling dan napas yang terengah-engah.
Lalu, sampai kapan kita membiarkan dunia pendidikan kita dikelola oleh lintah darat yang berkedok mentalitas sales? *R101
