Lokapalanews.id | Jika mulut adalah jendela jiwa, maka bagi seorang pejabat publik, setiap kata yang terlontar adalah cermin dari kualitas kepemimpinan dan kedalaman rasa tanggung jawabnya. Namun, belakangan ini, ruang publik kita seolah berubah menjadi panggung akrobat lidah yang melelahkan. Kita menyaksikan sederet pernyataan pejabat yang tidak hanya memancing kegaduhan, tetapi juga menunjukkan adanya jurang pemisah yang semakin lebar antara pembuat kebijakan dan realitas kehidupan rakyatnya. Pertanyaannya kemudian, apakah rentetan “salah ucap” ini hanyalah kecerobohan komunikasi yang bersifat teknis, atau justru merupakan manifestasi dari defisit empati yang sudah mengakar dalam budaya birokrasi kita?
Fenomena ini menjadi kian ironis ketika kita menilik kasus terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di tengah suasana duka yang masih menyelimuti pasca-tragedi di Bekasi yang merenggut belasan nyawa perempuan, usulan untuk memindahkan posisi gerbong khusus wanita ke bagian tengah kereta muncul sebagai respons. Secara teknis, usulan tersebut mungkin berangkat dari logika mitigasi risiko dampak tabrakan. Namun, secara komunikasi publik, ia gagal total. Mengapa? Karena ia abai terhadap konteks psikologis masyarakat. Usulan tersebut terdengar seperti upaya “memindahkan masalah” daripada menyelesaikan akar persoalan keselamatan transportasi. Publik tidak membutuhkan solusi administratif yang reaktif saat luka masih menganga; mereka membutuhkan jaminan keamanan yang substantif dan kehadiran negara yang menenangkan.
Persoalannya bukan sekadar soal diksi, melainkan soal cara pandang. Kita juga sempat dikejutkan dengan narasi dari pemegang otoritas keuangan yang menyebut protes ekonomi rakyat hanyalah suara “sebagian kecil” warga yang hidupnya kurang. Ada kesan yang kuat bahwa penderitaan atau kegelisahan masyarakat dianggap sebagai gangguan terhadap statistik pertumbuhan ekonomi yang sedang dikejar. Padahal, angka pertumbuhan 6–7 persen yang dijanjikan tidak akan berarti apa-apa jika masyarakat merasa suara dan beban hidupnya didegradasi sebagai sekadar residu statistik. Komunikasi semacam ini menciptakan kesan bahwa pejabat publik sedang berdiri di atas menara gading, melihat rakyatnya dari kejauhan dengan lensa yang kering dan teknokratis.
Yang luput dari perhatian adalah bagaimana gaya komunikasi agresif mulai merembes masuk ke dalam tata kelola birokrasi. Saat seorang menteri melontarkan ancaman fisik atau menyebut generasi muda di kementeriannya dengan label yang merendahkan, ia sebenarnya sedang merusak ekosistem komunikasi organisasi. Budaya kerja yang dibangun di atas ancaman dan intimidasi verbal tidak akan pernah menghasilkan inovasi. Alih-alih memperbaiki integritas, komunikasi yang meledak-ledak di depan kamera justru sering kali terbaca sebagai upaya kompensasi atas ketidakmampuan menyelesaikan masalah secara sistemik. Kita seolah sedang kembali ke gaya komunikasi “paternalistik-otoriter” yang sudah seharusnya ditinggalkan di era keterbukaan informasi ini.
Secara teoretis, kebijakan publik yang baik harus melalui proses social marketing yang matang. Namun, apa yang terjadi dalam polemik regulasi zakat menunjukkan pola yang sebaliknya. Isu sensitif yang menyentuh ranah privasi iman dan tradisi sosial kemasyarakatan dilempar ke ruang publik tanpa sosialisasi yang tuntas. Akibatnya, niat yang mungkin semula baik untuk menata administrasi berubah menjadi kecurigaan akan intervensi negara. Kegaduhan ini mencerminkan betapa lemahnya koordinasi internal sebelum sebuah wacana dilempar ke meja makan publik. Kita sering kali melihat pejabat kita lebih suka melakukan “tes ombak” (policy float) untuk mengukur resistensi masyarakat. Jika protes meledak, permintaan maaf menjadi jalan keluar instan, seolah-olah kata “maaf” adalah tombol reset yang bisa menghapus erosi kepercayaan publik.
Perspektif alternatif yang perlu kita renungkan adalah kemungkinan bahwa kegaduhan-kegaduhan ini memang sengaja dipelihara sebagai bagian dari teknik pengalihan isu. Dalam studi komunikasi politik, dikenal istilah firefosing, di mana pernyataan-pernyataan kontroversial sengaja diciptakan untuk mengaburkan substansi masalah yang lebih besar. Namun, jika ini benar-benar sebuah strategi, maka ia adalah strategi yang sangat berisiko. Setiap kali seorang pejabat publik meminta maaf atas pernyataannya yang “kurang sensitif,” ia sebenarnya sedang mencicil keraguan publik terhadap kompetensi lembaga yang dipimpinnya. Reputasi tidak dibangun melalui klarifikasi demi klarifikasi, melainkan melalui konsistensi antara kata dan perbuatan yang berpihak pada kemanusiaan.
Komunikasi publik seharusnya berfungsi sebagai jembatan, bukan tembok. Ketika pejabat lebih sering berbicara untuk didengar daripada mendengar untuk bicara, maka jembatan itu sedang roboh. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu menerjemahkan data teknis menjadi narasi yang manusiawi, bukan sebaliknya. Masyarakat hari ini sudah cukup cerdas untuk membedakan mana empati yang tulus dan mana retorika yang hanya bertujuan meredam amarah sementara. Kegagalan komunikasi publik adalah kegagalan kepemimpinan, karena pemimpin yang baik tahu bahwa otoritasnya bukan hanya berasal dari surat keputusan, melainkan dari kepercayaan yang dijaga lewat lidah yang bijak.
Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa setiap kata yang diucapkan di ruang publik memiliki usia yang panjang di ingatan digital. Permintaan maaf mungkin bisa menghentikan kegaduhan di linimasa, namun ia tidak dengan sendirinya memulihkan luka atau kekecewaan yang telah terpatri. Sudah saatnya para pejabat publik kembali belajar untuk berdiam diri sejenak sebelum berbicara, memastikan bahwa setiap kalimat yang keluar telah melewati saringan empati dan nalar yang sehat. Jangan sampai publik terus-menerus disuguhi akrobat kata-kata yang tidak memberi solusi, karena saat kepercayaan rakyat benar-benar habis, tidak akan ada lagi ruang untuk permintaan maaf. *
