Lokapalanews.id | Jakarta – Kecelakaan maut yang melibatkan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam, memicu desakan kuat dari parlemen untuk perbaikan total sistem keamanan jalur kereta api nasional. Insiden yang dipicu oleh kendaraan macet di perlintasan sebidang ini mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya luka-luka, sekaligus menjadi rapor merah bagi keselamatan transportasi publik di wilayah metropolitan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan tidak boleh dikompromikan, terutama mengingat KRL merupakan tulang punggung mobilitas jutaan warga Jabodetabek setiap harinya. Baginya, setiap nyawa yang hilang adalah pengingat bahwa infrastruktur sosial ini harus memiliki standar proteksi yang jauh lebih kuat dari yang ada saat ini.
Kejadian bermula ketika sebuah taksi listrik terjebak di tengah rel di kawasan Bulak Kapal sebelum akhirnya tertemper KRL yang melaju menuju Jakarta. Dampaknya, rangkaian KRL terhenti di jalur. Namun, tak berselang lama, KA Argo Bromo Anggrek yang meluncur dari arah belakang menabrak bagian ekor KRL tersebut. Benturan keras membuat lokomotif kereta jarak jauh itu merangsek masuk ke dalam gerbong khusus wanita yang berada di posisi paling belakang.
Puan menyoroti kerentanan perlintasan sebidang yang masih menjamur di sepanjang jalur kereta api. Menurutnya, pemerintah dan PT KAI harus menyikapi persoalan ini dengan serius karena menjadi titik lemah yang sering kali memicu kecelakaan fatal. Ia meminta adanya standarisasi pengamanan baru yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa potensi risiko telah diantisipasi secara maksimal oleh operator.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VI, Mahfudz Abdurrahman, menekankan bahwa tragedi ini adalah musibah langsung bagi warga Bekasi. Sebagai wilayah penopang utama Jakarta, keselamatan di lintas Bekasi yang sangat padat harus menjadi prioritas evaluasi. Ia meminta penanganan medis dan pendampingan bagi keluarga korban dilakukan secara optimal tanpa penundaan.
Mahfudz berjanji akan mengawal pemenuhan hak-hak korban, mulai dari santunan hingga jaminan pemulihan. Ia juga mendesak dilakukannya investigasi transparan terhadap sistem operasional di jalur tersebut. Fokus utama saat ini, menurutnya, adalah memastikan seluruh korban mendapatkan layanan terbaik dan mencegah spekulasi yang bisa memperkeruh suasana di tengah masa duka masyarakat Bekasi.
Dari sisi perlindungan sosial, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan bahwa dampak kecelakaan ini tidak hanya berhenti pada luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Ia mendesak pemerintah segera menyediakan layanan trauma healing bagi korban selamat dan keluarga yang ditinggalkan. Pemulihan mental dianggap sebagai bagian integral yang sering kali terlupakan dalam penanganan pascabencana transportasi.
Netty juga meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk bekerja objektif dalam mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Hasil investigasi tersebut harus menjadi dasar perubahan struktural dalam sistem keselamatan nasional. Baginya, pemenuhan hak hidup masyarakat melalui transportasi yang aman adalah mandat negara yang tidak bisa ditawar, terutama pada moda transportasi massal yang menjadi pilihan rasional warga setiap hari.
Puan Maharani menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya pembelajaran struktural agar kepercayaan publik terhadap transportasi kereta api tidak luntur. Operator dan pemerintah perlu menunjukkan langkah nyata dalam memperbarui standar keselamatan secara terukur. Masyarakat tidak boleh dibiarkan merasa ragu untuk menggunakan KRL hanya karena sistem proteksi yang dianggap belum cukup kuat menghadapi kompleksitas mobilitas perkotaan yang semakin tinggi. *R105
