Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dinilai belum optimal dalam melakukan pengawasan pre-market maupun post-market.
Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026). Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan bahwa dirinya belum melihat langkah konkret di lapangan, baik dalam bentuk pencegahan dini sebelum produk beredar maupun penindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat.
Irma menyoroti masih maraknya peredaran produk berbahaya, mulai dari pangan olahan dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih hingga obat-obatan ilegal yang mengandung zat adiktif. Menurutnya, keberadaan produk-produk tersebut sangat mengkhawatirkan karena beberapa jenis obat yang beredar luas bahkan diduga memiliki kandungan narkotika yang memicu efek halusinasi pada penggunanya.
Selain sektor farmasi, sorotan juga diarahkan pada industri kosmetik rumahan yang diproduksi tanpa pengawasan ketat. Irma mengungkapkan bahwa banyak produk kecantikan ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri masih mudah ditemukan oleh konsumen, yang jika dibiarkan akan mengancam kesehatan kulit dan organ dalam masyarakat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian serius dewan adalah merajalelanya rokok ilegal dan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya seperti boraks dan pewarna tekstil. Irma juga menyinggung dugaan kontaminasi pada produk perikanan yang hingga kini dinilai belum mendapatkan penanganan optimal dari pihak BPOM bersama aparat penegak hukum.
Ketegasan BPOM dalam mengawasi produk pangan dan obat disebut berkaitan langsung dengan ketahanan sistem kesehatan nasional. Irma menjelaskan bahwa kegagalan di sisi promotif dan preventif melalui pengawasan ketat akan memicu lonjakan angka masyarakat yang sakit, yang pada akhirnya membebani layanan kuratif.
Lemahnya pengawasan ini diyakini menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya beban finansial negara, termasuk potensi defisit pada BPJS Kesehatan. DPR mendesak BPOM untuk segera memperkuat kolaborasi dengan kepolisian guna melakukan pembersihan pasar dari produk-produk yang tidak layak konsumsi demi melindungi keselamatan warga. *R103
