Lokapalanews.id | Jakarta – Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 kini tengah berada di pusaran diplomasi krusial menyusul upaya mediasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat, di tengah persiapan Indonesia memegang tongkat keketuaan periode 2026–2027.
Sekretaris Jenderal D-8, Duta Besar Sohail Mahmood, mengungkapkan bahwa negara-negara anggota seperti Pakistan, Turki, dan Mesir sedang aktif mengupayakan negosiasi guna mencegah eskalasi perang yang lebih luas. Fokus utama saat ini tertuju pada rencana perundingan gencatan senjata yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad, Pakistan, sebagai langkah preventif meredam ketegangan di kawasan Teluk.
Menurut Mahmood, diplomasi di balik layar yang dilakukan secara intensif selama beberapa pekan terakhir telah membuka celah bagi Washington dan Teheran untuk menarik diri dari ambang kehancuran. Meski demikian, bayang-bayang risiko terhadap stabilitas pasar energi global dan kelancaran pasokan minyak dunia masih menjadi ancaman nyata jika perundingan ini tidak menemui titik temu.
Mahmood menekankan bahwa seluruh aktor yang terlibat memikul tanggung jawab historis yang besar untuk memastikan keberhasilan pembicaraan diplomatik tersebut. Ia berharap semua pihak bertindak dengan penuh tanggung jawab demi menjaga stabilitas keamanan internasional yang saat ini berada dalam posisi rentan.
Di tengah situasi geopolitik yang memanas, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan posisi dan komitmennya dalam memimpin organisasi tersebut. Indonesia memastikan bahwa agenda strategis D-8 tetap berjalan sesuai rencana, meskipun dinamika di Timur Tengah memaksa adanya penyesuaian jadwal pada level pimpinan tertinggi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, mengonfirmasi bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang sedianya digelar pada April ini terpaksa mengalami penundaan. Keputusan tersebut diambil untuk mencari momentum yang lebih kondusif bagi seluruh kepala negara anggota di tengah situasi global yang tidak menentu.
Vahd Nabyl menegaskan bahwa penundaan KTT tidak berarti pembatalan atau pengurangan komitmen kepemimpinan Indonesia. Sebagai ketua untuk periode 2026–2027, Indonesia tetap fokus pada upaya penguatan organisasi yang kini memiliki sembilan negara anggota setelah bergabungnya Azerbaijan pada akhir tahun 2024 lalu.
Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan Sekretariat Jenderal D-8 serta negara anggota lainnya untuk menyusun ulang lini masa pertemuan. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa hasil dari KTT nantinya dapat memberikan dampak konkret bagi kerja sama ekonomi antarnegara anggota tanpa terganggu oleh hambatan teknis akibat situasi eksternal.
Dalam masa keketuaannya, Indonesia membawa visi besar bertajuk “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama.” Visi ini dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi modern yang semakin kompleks, mulai dari transisi energi hingga digitalisasi ekonomi di negara berkembang.
Terdapat lima pilar utama yang menjadi prioritas utama Indonesia, yakni penguatan volume perdagangan antaranggota, pengembangan ekosistem ekonomi halal, serta optimalisasi ekonomi hijau dan biru. Selain itu, Jakarta mendorong percepatan konektivitas digital dan melakukan reformasi internal agar birokrasi organisasi menjadi lebih lincah dan responsif.
D-8 yang didirikan pada tahun 1997 awalnya dirancang sebagai wadah kerja sama ekonomi bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim untuk meningkatkan posisi tawar di pasar global. Saat ini, keanggotaan organisasi meliputi Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Azerbaijan.
Upaya mediasi yang dilakukan oleh anggota D-8 terhadap konflik Iran diharapkan mampu meredakan tensi, sehingga fokus organisasi dapat kembali sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Keberhasilan diplomasi di Islamabad nantinya akan menjadi ujian sekaligus pembuktian soliditas organisasi dalam menjaga kepentingan anggotanya di panggung global.
Indonesia sendiri diprediksi akan memainkan peran sentral sebagai penyeimbang dalam menavigasi kepentingan ekonomi anggota yang beragam. Melalui kepemimpinan di periode ini, Jakarta berupaya memastikan bahwa D-8 bukan sekadar forum seremonial, melainkan motor penggerak kesejahteraan bagi negara-negara berkembang di tengah pergeseran kekuatan ekonomi dunia. *R101
