Lokapalanews.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan strategis bersama Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta sejumlah menteri kabinet di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026, guna merespons eskalasi konflik di Timur Tengah. Pertemuan tersebut fokus pada pemetaan dampak ketidakpastian global terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama pada sektor ketahanan energi dan efisiensi belanja negara di tengah dinamika geopolitik yang kian memanas.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan resmi terkait poin-poin krusial yang dibahas dalam pertemuan di Istana tersebut. Menurut Teddy, Presiden secara spesifik menyoroti potensi gangguan pada rantai pasok global akibat konflik di wilayah tersebut yang berisiko menekan perekonomian dunia maupun domestik. Pemerintah kini memprioritaskan langkah-langkah antisipatif agar gejolak eksternal tidak mengganggu target pembangunan nasional yang sedang berjalan.
Dalam pembahasan mengenai sektor energi, Seskab Teddy memastikan bahwa posisi stok energi Indonesia saat ini masih berada dalam level yang aman. Pemerintah telah melakukan kalkulasi mendalam terhadap cadangan bahan bakar minyak (BBM) dan gas untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meski terjadi fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Keamanan pasokan ini menjadi fondasi utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas industri dalam negeri.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau pergerakan harga energi global secara harian. Strategi mitigasi telah disiapkan untuk menjaga agar beban subsidi dan kompensasi energi tetap terkendali dalam postur APBN. Langkah ini diambil agar ketahanan fiskal tetap terjaga, mengingat tekanan harga minyak mentah dunia sering kali menjadi variabel paling sensitif terhadap kesehatan anggaran negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selain penanganan jangka pendek, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas mengenai transformasi struktur energi nasional melalui percepatan program swasembada energi. Presiden menekankan bahwa ketergantungan pada pasokan energi luar negeri harus segera dikurangi untuk meminimalisir risiko kedaulatan ekonomi. Swasembada energi bukan lagi sekadar target jangka panjang, melainkan kebutuhan mendesak untuk membentengi ekonomi Indonesia dari guncangan geopolitik masa depan.
Visi penguatan ekonomi ini juga mencakup aspek tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi yang lebih agresif. Presiden mengarahkan jajarannya untuk mempercepat digitalisasi sistem pemerintahan, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Pilot project digitalisasi bansos diharapkan menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan akurasi sasaran dan efisiensi belanja negara, sehingga alokasi anggaran dapat dialihkan secara optimal untuk sektor-sektor produktif lainnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan level kewaspadaan terhadap dinamika internasional. Presiden menegaskan bahwa kesiapan kebijakan dan respons cepat pemerintah adalah kunci utama dalam menghadapi volatilitas pasar global. Koordinasi antarlembaga, terutama dengan Dewan Ekonomi Nasional, akan terus diintensifkan guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan relevan dengan situasi terkini.
Menutup keterangannya, Seskab Teddy menyatakan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap menjadi prioritas tertinggi. Langkah-langkah preventif yang diambil sejak dini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat luas. Pemerintah optimistis bahwa dengan fundamental ekonomi yang kuat dan strategi mitigasi yang tepat, Indonesia dapat melewati tantangan ekonomi global di tahun 2026 dengan tangguh. *R102
