Lokapalanews.id | Jakarta – Indonesia tengah menghadapi krisis integritas yang mengkhawatirkan setelah Transparency International merilis skor Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025. Data terbaru menunjukkan skor Indonesia anjlok ke angka 34 dari 100, yang menempatkan tanah air di urutan ke-109 dari 182 negara. Pencapaian ini menandai kemerosotan tajam dibandingkan tahun 2024, di mana Indonesia masih mengantongi skor 37 dan berada di peringkat 99.
Anjloknya posisi Indonesia hingga sepuluh peringkat dalam setahun memicu kritik keras dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga swadaya masyarakat ini menilai bahwa ekosistem pemberantasan korupsi telah mengalami kerusakan total di bawah kepemimpinan pemerintahan saat ini. ICW menyoroti adanya normalisasi konflik kepentingan, nepotisme, hingga patronase yang dilakukan secara sistematis.
“Terjun bebasnya posisi Indonesia memberi sinyal kuat bahwa ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi berhenti hanya di atas podium semata,” tulis ICW dalam catatan resminya yang dirilis di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Penurunan paling drastis terlihat pada komponen indeks IMD Business School World Competitiveness Yearbook, di mana skor prevalensi suap dan korupsi di Indonesia melorot 19 poin, dari 45 menjadi 26. Data ini mengonfirmasi bahwa penindakan korupsi setahun terakhir gagal memberikan efek jera. Selain itu, ICW menyayangkan ketiadaan legislasi prioritas dari Pemerintah maupun DPR yang mendukung penguatan hukum, seperti RUU Perampasan Aset dan revisi UU Tipikor yang tak kunjung tuntas.
Sektor pencegahan juga menjadi sorotan tajam. Turunnya indeks Bertelsmann Stiftung Transformation dianggap sebagai dampak langsung dari kebijakan “bagi-bagi jatah” posisi strategis kepada lingkaran terdekat kekuasaan. ICW mencatat fenomena kabinet gemuk dengan wakil menteri yang merangkap jabatan komisaris BUMN, hingga tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terafiliasi dengan kader partai politik dan militer.
Bahkan, ICW menilai telah terjadi praktik nepotisme vulgar saat posisi krusial seperti Deputi Gubernur Bank Indonesia diberikan kepada keponakan langsung Presiden. Hal ini dikhawatirkan akan mematikan independensi bank sentral dari intervensi eksekutif.
Lemahnya fungsi checks and balances dari parlemen juga memperparah keadaan. Dengan koalisi pemerintah yang menguasai 470 dari 580 kursi di DPR, lembaga legislatif dituding hanya menjadi “corong” yang melegitimasi agenda elite ketimbang mengawasi eksekutif.
Dari sisi yudisial, strategi pemerintah yang hanya mengandalkan kenaikan gaji untuk memberantas korupsi di pengadilan dinilai tidak menyentuh akar masalah. Penegakan hukum masih dihantui oleh intervensi melalui pemberian amnesti atau abolisi pada perkara korupsi, serta minimnya perlindungan bagi pelapor (whistleblower). ICW menegaskan bahwa selama partisipasi publik masih dihantui serangan balik atau retaliasi, penegakan hukum korupsi akan terus jalan di tempat. *R103
