Lokapalanews.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi tawar Indonesia dalam kancah diplomasi global terkait konflik Palestina. Dalam pertemuan strategis bersama tokoh diplomasi, akademisi, dan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026), Presiden menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bukan tanpa syarat. Indonesia siap angkat kaki jika forum internasional tersebut menabrak prinsip dasar kemanusiaan dan kepentingan nasional.
Sikap ini menandai arah kebijakan luar negeri yang lebih berani namun tetap berpijak pada realisme politik. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menilai langkah Presiden sangat membumi. Ia melihat bahwa di tengah buntu dan kompleksnya konflik Palestina, Board of Peace muncul sebagai satu-satunya opsi yang tersisa di atas meja diplomasi dunia saat ini.
“Kesan saya adalah Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis. Beliau memahami bahwa ini bukan obat ampuh yang bisa menyembuhkan segala penyakit, namun saat ini tidak ada opsi lain. Ini adalah eksperimen yang sarat risiko geopolitik,” ujar Dino Patti Djalal.
Namun, Dino menggarisbawahi poin krusial yang ditegaskan Presiden: kedaulatan diplomasi tidak bisa ditawar. Indonesia tetap membuka opsi untuk menarik diri secara total jika di kemudian hari kebijakan dalam forum tersebut terbukti bertentangan dengan nilai dasar konstitusi Indonesia yang menjunjung kemerdekaan bangsa.
Di sisi lain, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa langkah besar ini tidak diambil secara sepihak. Indonesia telah melakukan konsultasi intensif dengan delapan negara berpenduduk mayoritas Islam. Aliansi ini diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang (counterweight) di dalam Board of Peace agar setiap keputusan tetap berada pada koridor keadilan dan kemanusiaan.
Hassan menjelaskan bahwa menempuh jalur diplomasi di luar kerangka resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukanlah hal tabu. Menurutnya, sejarah mencatat banyak penyelesaian konflik nyata justru lahir dari inisiatif luar PBB yang tidak kaku.
“Kita tidak perlu bersikap apriori. Partisipasi ini sepenuhnya didedikasikan untuk membantu rakyat Palestina. Efektivitas proses di dalam Board of Peace ini nantinya akan menjadi indikator utama apakah kita lanjut atau berhenti,” tegas Hassan.
Langkah berani ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia tidak hanya sekadar hadir dalam forum internasional, tetapi berperan sebagai pengawas yang siap bertindak tegas jika misi perdamaian tersebut melenceng dari tujuannya. Kedaulatan penuh tetap berada di tangan Jakarta untuk menentukan arah dukungan bagi Palestina di masa depan. *R101
