Lokapalanews.id | Pernahkah Anda membayangkan pesta makan besar, tapi tamunya tidak datang? Meja sudah disiapkan, piring sudah tertata, tapi kursinya kosong melompong.
Begitulah kira-kira gambaran yang tersisa dari hiruk-pikuk penerimaan mahasiswa baru di negeri ini.
Publik sempat geger. Ramai kabar soal 60 ribu calon mahasiswa jalur SNBP yang katanya tidak daftar ulang.
Saya pun sempat mengerutkan dahi. Banyak sekali.
Tapi, panitia buru-buru klarifikasi. Oh, ternyata angka 60 ribu itu akumulasi. Gabungan dari jalur SNBP, SNBT, sampai jalur mandiri.
Tetap saja, kalau saya hitung-hitung, itu bukan angka kecil. Itu kursi-kursi di perguruan tinggi negeri yang mestinya bisa diduduki anak-anak lain.
Lalu, saya teringat Ketua DPR, Puan Maharani, yang ikut angkat bicara. Ia bilang, ini momen yang tepat untuk evaluasi.
Katanya, keberhasilan sistem pendidikan bukan cuma soal pengumuman hasil seleksi. Tapi soal berapa banyak anak yang benar-benar bisa duduk di bangku kuliah.
Sayang sekali, katanya. Kesempatan yang terbuang itu bisa jadi harapan bagi anak-anak lain yang tak kalah berjuang.
Lalu, kenapa mereka tidak daftar ulang? Ternyata banyak alasan di lapangan.
Ada yang diterima, tapi di jurusan yang tidak disukai. Ada yang memilih pindah ke jalur mandiri atau swasta demi jurusan impian.
Tapi, yang paling bikin saya termenung adalah soal biaya. Banyak yang mundur karena tidak lolos KIP Kuliah.
Repotnya di situ. Anak sudah punya tiket, tapi dompet tidak mendukung.
Puan pun menyoroti hal ini. Katanya, kalau masalahnya ekonomi, harus ada sinkronisasi.
Kuota KIP Kuliah mestinya sejalan dengan kuota SNBP. Jangan sampai seleksinya masuk, tapi bantuannya tertinggal di belakang.
Saya setuju dengan logika itu. Jangan sampai kita jago menyeleksi, tapi gagal menjaga mereka agar tetap bisa kuliah.
Puan pun menyarankan pemerintah membangun sistem pelacakan nasional. Jadi, kita tahu persis kenapa mereka mundur.
Apakah karena pilihan jurusan? Karena akses biaya? Atau karena sistemnya yang terlalu kaku?
Kalau datanya jelas, intervensinya pun bisa tepat sasaran. Tidak seperti menebak-nebak di ruang gelap.
Kita ini sering kali terlalu sibuk dengan seremoni penerimaan. Padahal, tugas negara bukan berhenti di lembar pengumuman.
Investasi bangsa yang paling mahal itu bukan proses seleksinya. Bukan pada berapa ketat tes masuknya.
Investasi itu ada pada kemampuan kita memastikan anak-anak bangsa bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas.
Jangan sampai talenta-talenta muda ini kehilangan masa depan hanya karena hambatan yang sebenarnya bisa kita atasi.
Kebijakan itu mestinya hidup. Tidak boleh kaku seperti aturan yang terjebak di kertas.
Kita punya banyak anak pintar. Sayang kalau mereka harus putus di tengah jalan hanya karena sinkronisasi kebijakan yang macet.
Evaluasi itu perlu. Menata mata rantai dari seleksi sampai ke bangku kelas itu penting.
Jangan sampai kita bangga dengan sistem yang canggih, tapi hasil akhirnya justru menyisakan bangku-bangku kosong yang mubazir.
Pendidikan itu adalah soal memberi kesempatan, bukan cuma soal menyaring siapa yang paling hebat.
Lalu, bagaimana kita bisa menyebut diri sebagai bangsa yang maju, jika akses menuju bangku kuliah saja masih menjadi barang mewah bagi mereka yang tidak punya dana? *yas
