Lokapalanews.id | Jakarta – Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak perang Timur Tengah.
Langkah lanjutan ini juga mencakup kenaikan suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,25 persen dan Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00 persen. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan keputusan pro-stability ini diambil sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada pada kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Gejolak global akibat penutupan Selat Hormuz telah memicu lonjakan harga minyak dunia, menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi global 2026 menjadi 3,0 persen, serta mengerek inflasi global ke 4,3 persen.
Kondisi tersebut menaikkan imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun ke 4,66 persen dan tenor 2 tahun ke 4,11 persen per 19 Mei 2026, yang memicu aliran modal keluar dari negara berkembang. Akibatnya, nilai tukar Rupiah per 19 Mei 2026 tercatat berada pada posisi Rp17.700 per dolar AS atau melemah 2,20 persen dibanding akhir April 2026, yang juga dipengaruhi peningkatan musiman permintaan valas domestik triwulan II 2026 untuk pembayaran dividen dan utang luar negeri. Bank Indonesia merespons dengan meningkatkan intensitas intervensi valuta asing lewat transaksi Spot, Domestic Non-Deliverable Forward, serta Non-Deliverable Forward luar negeri.
Suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga dinaikkan masing-masing menjadi 6,21 persen, 6,31 persen, dan 6,45 persen pada 13 Mei 2026. Intervensi ini berhasil menarik investasi portofolio asing kembali masuk dengan catatan net inflows sebesar 5,5 miliar dolar AS hingga 18 Mei 2026, sementara posisi cadangan devisa akhir April 2026 tetap terjaga sebesar 146,2 miliar dolar AS. Di sisi lain, defisit transaksi berjalan 2026 diprakirakan berada dalam kisaran 1,3 sampai 0,5 persen dari PDB, sedangkan inflasi IHK per April 2026 tercatat turun menjadi 2,42 persen dengan inflasi inti 2,44 persen, administered prices 1,53 persen, dan volatile food 3,37 persen.
Guna menjaga kecukupan likuiditas pasar uang, Bank Indonesia memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10 persen, di mana posisi April 2026 tumbuh 14,1 persen menjadi Rp1.301 triliun dengan giro bank umum tumbuh 28,4 persen dan uang kartal 14,6 persen. Sementara itu, uang beredar dalam arti luas pada Maret 2026 tumbuh 9,7 persen. Bank Indonesia juga membeli SBN sebesar Rp140,57 triliun hingga 19 Mei 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder senilai Rp73,28 triliun, di tengah posisi instrumen SRBI per 18 Mei 2026 yang mencapai Rp921,88 triliun dengan kepemilikan nonresiden sebesar Rp221,59 triliun.
Kebijakan makroprudensial longgar dan sistem pembayaran tetap diarahkan pro-growth untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat dari 5,39 persen pada triwulan IV 2025 menjadi 5,61 persen pada triwulan I 2026, dengan proyeksi tahunan 2026 di kisaran 4,9-5,7 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga selama Hari Besar Keagamaan Nasional, investasi bangunan lewat Program Kerja Prioritas Nasional, serta belanja program prioritas Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Tunjangan Hari Raya, di tengah penurunan ekspor dan penurunan surplus neraca perdagangan menjadi 5,5 miliar dolar AS dari 7,6 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya.
Hingga minggu pertama Mei 2026, insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang disalurkan mencapai Rp424,7 triliun dengan alokasi lending channel Rp361,0 triliun dan interest rate channel Rp63,7 triliun. Alokasi per kelompok bank meliputi bank BUMN sebesar Rp214,2 triliun, BUSN Rp171,1 triliun, BPD Rp30,6 triliun, dan KCBA Rp8,2 triliun untuk sektor Pertanian, Industri, Hilirisasi, Jasa, Ekonomi Kreatif, Konstruksi, Real Estate, Perumahan, UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial melalui perluasan cakupan kriteria surat berharga korporasi yang berlaku efektif 1 Juli 2026, serta menambah insentif KLM maksimal 0,5 persen dari DPK mulai 1 Agustus 2026.
Langkah penguatan intermediasi didukung kerja sama penawaran dan permintaan dunia usaha melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia serta publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit sektor prioritas. Kredit perbankan pada April 2026 tumbuh 9,98 persen, meningkat dari Maret 2026 yang sebesar 9,49 persen, dengan pertumbuhan kredit investasi 19,48 persen, modal kerja 6,04 persen, dan konsumsi 6,13 persen. Pertumbuhan kredit tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran 8-12 persen, didukung fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebesar Rp2.551,42 triliun, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga sebesar 25,39 persen, dan pertumbuhan DPK sebesar 11,39 persen, dengan suku bunga kredit April 2026 sebesar 8,73 persen dan suku bunga deposito 1 bulan 4,16 persen.
Ketahanan perbankan untuk mitigasi risiko konflik Timur Tengah dilaporkan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio sebesar 25,09 persen serta rasio Non-Performing Loan rendah di level 2,14 persen bruto dan 0,83 persen neto per Maret 2026. Pada sektor digital, volume transaksi pembayaran digital lewat aplikasi mobile dan internet per April 2026 mencapai 5,15 miIiar transaksi atau tumbuh 42,86 persen, dengan rincian pertumbuhan transaksi mobile 15,92 persen, internet 22,95 persen, dan QRIS yang melesat 108,43 persen. Infrastruktur pendukung mencatat volume transaksi BI-FAST tumbuh 46,09 persen menjadi 490 juta transaksi senilai Rp1.219 triliun, sedangkan transaksi BI-RTGS tumbuh 25,72 persen menjadi 0,91 juta transaksi dengan nominal Rp17.520 triliun yang mencerminkan pertumbuhan 14,55 persen.
Bank Indonesia mendorong digitalisasi sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dengan memperluas program QRIS Jelajah Indonesia 2026 untuk mencapai target 47 juta merchant, melaksanakan QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok, serta menyelenggarakan Pusat Inovasi Digital Indonesia: Digdaya dan Hackathon. Guna menjaga stabilitas moneter, diterapkan pula penurunan threshold tunai beli valas tanpa underlying menjadi USD25.000 per pelaku per bulan mulai Juni 2026 sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang 2030. Langkah ini diikuti perluasan instrumen spot dan swap dalam valuta offshore Chinese Renminbi terhadap Rupiah melalui skema Local Currency Transaction, perluasan transaksi offshore NDF jual valas bagi Dealer Utama PUVA, pengawasan ketat pembelian dolar AS bersama Otoritas Jasa Keuangan, promosi investasi sektor prioritas, serta koordinasi kebijakan fiskal bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan demi mendukung program Asta Cita Pemerintah. *R102
