Lokapalanews.id | Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengejar target pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia demi mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memperluas jangkauan pemenuhan gizi masyarakat serta memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran. Institusi penegak hukum ini mengalihkan sebagian fokusnya untuk mengelola infrastruktur dapur umum dalam skala masif.
Mengejar Target Ribuan Dapur Gizi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa Korps Bhayangkara saat ini telah memiliki 1.376 SPPG. Dari total tersebut, sebanyak 736 satuan telah beroperasi, 172 satuan dalam persiapan operasional, dan 468 satuan masih dalam tahap pembangunan. Sisa target menuju 1.500 unit akan dirampungkan sepanjang tahun 2026.
Laporan ini disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Selain memaparkan data dapur gizi, agenda tersebut juga meresmikan operasional 166 SPPG Polri dan peletakan batu pertama untuk 10 gudang ketahanan pangan Polri.
“Pembangunan SPPG tersebut dibangun untuk terus memperkuat dan mengawal tuntas program Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi,” kata Sigit.
Serapan Kerja dan Standardisasi Keamanan Pangan
Operasionalisasi seluruh unit dapur gizi ini diproyeksikan memberikan dampak langsung bagi sektor ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat. Ketika 1.500 SPPG resmi beroperasi, fasilitas ini diperkirakan mampu melayani kebutuhan gizi 3,44 juta orang. Proyek ini juga diklaim dapat menyerap hingga 68.800 tenaga kerja di berbagai daerah.
Urusan keamanan pangan menjadi sorotan utama mengingat skala distribusi makanan yang sangat besar. Sigit menegaskan bahwa SPPG Polri wajib mengantongi sejumlah sertifikasi demi menjaga keamanan pangan konsumen.
Dokumen yang harus dipenuhi meliputi Sertifikat Penjamah Makanan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Jaminan Produk Halal, serta Sertifikat Uji Laboratorium Air. Penerapan prinsip keamanan pangan ini diharapkan mencegah munculnya masalah higienitas di lapangan.
Tantangan berikutnya bertumpu pada konsistensi pasokan bahan baku lokal dan manajemen distribusi agar makanan tetap higienis hingga ke tangan penerima manfaat. Keberhasilan proyek ini akan diuji oleh kemampuan Polri dalam mengelola ribuan dapur gizi tersebut secara berkelanjutan tanpa mengganggu tugas pokok di bidang keamanan. *R105
