Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 sebagai konsekuensi logis dari dinamika pasar global. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah wajib menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat penguatan sistem transportasi publik guna meredam efek domino kenaikan harga energi tersebut terhadap ekonomi rumah tangga.
Kenaikan harga produk seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex dipicu oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang menyentuh angka USD 80–85 per barel. Kondisi ini diperparah dengan posisi nilai tukar rupiah yang sempat melampaui Rp16.000 per dolar AS. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi ini mengingat kapasitas produksi domestik hanya berkisar 600–700 ribu barel per hari, jauh di bawah konsumsi nasional yang mencapai 1,5 juta barel per hari.
Ateng mengingatkan bahwa sektor transportasi menyumbang kontribusi signifikan terhadap inflasi, bahkan bisa mencapai lebih dari 20 persen pada periode tertentu. Kenaikan biaya operasional kendaraan tidak hanya membebani mobilitas warga, tetapi juga berimplikasi langsung pada distribusi logistik dan harga bahan pokok. Jika tidak dikelola secara cermat, gejolak harga energi ini akan mempersempit ruang belanja masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Solusi jangka panjang yang mendesak dilakukan adalah transformasi sistem transportasi publik. Politisi Fraksi PKS ini menyoroti rendahnya penggunaan angkutan umum di kota-kota besar Indonesia yang saat ini masih di bawah 30 persen. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan kota-kota maju di dunia yang mampu mencapai lebih dari 60 persen. Menurutnya, transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau harus menjangkau hingga ke kawasan permukiman untuk mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi.
Pemerintah juga didorong untuk memperkuat bauran energi nasional guna mengurangi sensitivitas terhadap pasar global. Ateng menyebut percepatan pengembangan bioenergi seperti biodiesel B35 serta peningkatan kontribusi energi baru terbarukan (EBT) yang saat ini masih tertahan di angka 13–14 persen adalah kunci kedaulatan energi. Kebijakan energi nasional tidak boleh terjebak dalam pola jangka pendek setiap kali harga minyak dunia mengalami gejolak.
Edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi BBM yang efisien juga menjadi poin penting dalam menghadapi fluktuasi harga. Masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam menggunakan energi agar pengeluaran rumah tangga tetap stabil. Penyesuaian harga di SPBU harus dibarengi dengan keberpihakan pemerintah dalam menyediakan alternatif mobilitas yang murah, sehingga masyarakat memiliki daya tahan lebih kuat menghadapi perubahan situasi ekonomi eksternal.
Harapannya, pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara nilai keekonomian energi dan perlindungan sosial. Penguatan infrastruktur transportasi bukan sekadar proyek fisik, melainkan jaring pengaman ekonomi yang nyata bagi warga di tengah ketidakpastian harga komoditas global. Dengan sistem transportasi yang terintegrasi, dampak kenaikan BBM nonsubsidi diharapkan tidak akan mengguncang stabilitas ekonomi nasional secara sistemik. *R102
