Lokapalanews.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras mengenai dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Dalam arahannya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026), Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap potensi pecahnya konflik berskala besar.
Presiden mengungkapkan pengamatannya setelah menghadiri berbagai forum internasional di Eropa, termasuk World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Ia menyebut adanya kekhawatiran nyata dari para pemimpin dunia mengenai potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Menurutnya, konflik global saat ini, seperti perang di Ukraina dan krisis kemanusiaan di Gaza, telah memberikan dampak domino terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan dalam negeri Indonesia.
Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa perang besar pada era modern, terutama yang melibatkan senjata nuklir, akan membawa bencana lingkungan yang permanen. Fenomena nuclear winter atau musim dingin nuklir diprediksi dapat merusak ketahanan pangan dan perikanan global selama puluhan tahun. Oleh karena itu, ia meminta seluruh barisan pemerintahan dari pusat hingga daerah untuk memahami tantangan global ini secara utuh dan tidak bersikap lengah.
Menyikapi eskalasi ketegangan tersebut, Presiden menegaskan kembali posisi Indonesia yang tetap teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan nonblok. Indonesia dipastikan tidak akan bergabung dengan pakta militer mana pun dan memilih untuk mengedepankan diplomasi persahabatan dengan seluruh bangsa. Prabowo menekankan filosofi kepemimpinannya bahwa seribu kawan terlalu sedikit, sementara satu lawan sudah terlalu banyak bagi bangsa ini.
Namun, Presiden menggarisbawahi bahwa pilihan untuk menjadi negara nonblok menuntut kemandirian nasional yang mutlak. Merujuk pada pemikiran Presiden pertama RI, Sukarno, dan Panglima Besar Jenderal Sudirman, ia menyatakan bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Kemandirian ini menjadi kunci utama pertahanan karena realitas dunia saat ini sering kali lebih mengedepankan kekuatan fisik daripada prinsip-prinsip idealisme.
Kepala Negara juga mengingatkan tentang hukum realitas internasional di mana pihak yang kuat cenderung bertindak sesuai kehendaknya, sementara pihak yang lemah akan menanggung derita. Sebagai pemegang mandat rakyat, Presiden berkomitmen untuk menjaga keselamatan bangsa melalui kebijakan yang rasional dan terukur. Menurutnya, kesiapan pertahanan yang kuat justru merupakan instrumen penting untuk mencegah terjadinya perang di wilayah kedaulatan Indonesia.
Menutup arahannya, Presiden mengajak seluruh jajaran pejabat pemerintahan untuk bertindak tenang dan tidak emosional dalam menghadapi situasi dunia yang penuh gejolak. Ia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan pemerintah adalah memastikan keselamatan seluruh rakyat Indonesia di tengah kepungan krisis global yang kian kompleks. Persiapan diri dan kekuatan internal bangsa disebutnya sebagai satu-satunya jalan untuk tetap berdaulat di panggung dunia yang nyata. *R101
