Lokapalanews.id | Jakarta – Kapolri memimpin langsung upacara serah terima jabatan Inspektur Pengawasan Umum Polri dan empat Kepala Kepolisian Daerah di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Pergeseran tongkat komando ini menyasar lima posisi krusial di tubuh Korps Bhayangkara.
Rotasi besar-besaran mewarnai jajaran perwira tinggi. Jabatan Irwasum Polri resmi diserahterimakan dari Komjen Pol. Wahyu Widada kepada Komjen Pol. Asep Edi Suheri.
Asep melepas posisi Kapolda Metro Jaya yang kini dipercayakan kepada Komjen Pol. Dadang Hartanto. Tongkat kepemimpinan Kapolda Maluku yang ditinggalkan Dadang selanjutnya diamanahkan kepada Irjen Pol. Suwondo Nainggolan.
Pergeseran tak kalah penting berlangsung di wilayah Jawa Timur dan Bali. Kursi Kapolda Jawa Timur berganti dari Irjen Pol. Nanang Avianto kepada Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, sementara jabatan Kapolda Bali diserahterimakan dari Irjen Pol. Daniel Adityajaya kepada Irjen Pol. Pasma Royce.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan mutasi dan rotasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penyegaran organisasi serta penyelarasan pembinaan karier personel. Penunjukan para pejabat baru didasarkan pada kalkulasi ketat atas prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas.
“Pergantian jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi melalui penempatan personel sesuai kompetensi, kapabilitas, dan integritasnya. Kami juga mengapresiasi pengabdian pejabat lama yang telah memberikan kontribusi bagi institusi,” ujar Johnny di Jakarta.
Pimpinan tertinggi Polri menginstruksikan para pejabat baru segera melakukan akselerasi tugas. Adaptasi cepat, keberlanjutan program kerja, serta perbaikan mutu pelayanan publik menjadi prioritas yang tak bisa ditawar.
Pendekatan pelayanan berbasis keterbukaan publik terus dikedepankan. Implementasi jargon Polisi Bersama Masyarakat wajib diterjemahkan lewat aksi nyata guna memupuk kembali kepercayaan khalayak luas.
Langkah konsolidasi internal ini diharapkan memperkokoh fondasi penegakan hukum nasional. Aparat dituntut bertindak profesional, humanis, serta responsif menjawab dinamika keamanan masyarakat yang kian kompleks. *R103
