Lokapalanews.id | Pagi itu saya dapat kiriman foto melalui WhatsApp.
Gagah sekali.
Foto itu memotret baliho raksasa yang terpampang di halaman depan sebuah kantor lembaga. Di papan reklame itu, gambar pahlawan nasional dipajang bersandingan dengan foto pimpinan lembaga tersebut. Lengkap dengan setelan jas rapi dan pin di dada.
Senyumnya mengembang. Matanya menatap lurus ke depan.
Di bawahnya tertulis kalimat mentereng dengan huruf kapital emas: Meneruskan Api Perjuangan Pahlawan Demi Keadilan dan Kesejahteraan Bersama.
Saya cuma tersenyum tipis. Sambil menyeruput kopi hitam hangat yang belum genap separuh.
Sebab, saya tahu cerita di balik tembok megah gedung itu.
Usut punya usut, hanya tiga hari sebelum baliho mahal itu dipasang, terjadi “pembantaian” diam-diam di dalam kantor tersebut. Belasan pegawai dipecat. Seketika. Tanpa prosedur yang jelas, tanpa peringatan, dan celakanya: tanpa pesangon yang sepadan.
Saya sempat menelepon salah satu pegawai yang kena pecat itu. Suaranya serak. Ada nada kepasrahan yang berat di ujung telepon.
“Saya cuma tanya, Pak, kenapa dana perawatan fasilitas dikepras separuh padahal di laporan tertulis utuh,” ujarnya polos.
Jawab sang pimpinan dalam rapat saat itu enteng saja, tapi menohok.
“Kamu ini banyak protes. Pahlawan dulu itu berkorban jiwa raga tanpa pernah menuntut hak!” bentaknya.
Saya yang mendengar cerita itu menggeleng-gelengkan kepala.
Gila.
Nama pahlawan dijual murah hanya untuk merampas hak orang kecil.
Padahal, kalau kita mau jujur membongkar logika, siapakah penindas yang sebenarnya dilawan para pahlawan kita puluhan tahun lalu?
Penjajah. Kaum kolonialis yang suka memeras tenaga rakyat, mengambil hak yang bukan milik mereka, dan membuang siapa saja yang berani bersuara kritis.
Repotnya, penjajah kulit putih itu sudah lama pulang. Tapi kelakuannya tertinggal di sini. Diadopsi dengan sangat fasih oleh mereka yang mengaku paling nasionalis.
Anehnya, makin bobrok tata kelola sebuah lembaga, makin rajin mereka bikin acara seremonial. Makin sering mereka gelar acara tabur bunga. Makin megah panggung peringatan hari-hari bersejarah yang mereka susun.
Anggarannya? Ratusan juta. Kadang tembus miliaran rupiah.
Tapi ketika pegawai minta hak kenaikan gaji, pesangon, atau fasilitas kerja yang layak, alasannya langsung klasik: anggaran terbatas, kita harus prihatin demi kepentingan lembaga.
Lalu, ke mana lari sisa anggaran proyek yang dipotong itu?
Tanya saja pada laporan audit internal yang disembunyikan rapat-rapat di laci terkunci.
Korupsi jalan terus di bawah meja, tapi ucapan selamat Hari Pahlawan wajib diunggah di semua media sosial resmi lembaga. Lengkap dengan tagar kebangsaan dan quote patriotik.
Ini bukan cuma hipokrisi. Ini pelecehan terhadap sejarah.
Pahlawan kita dulu bertaruh nyawa bukan agar namanya dijadikan tameng oleh para koruptor. Jenderal Soedirman menembus hutan gerilya dengan satu paru-paru bukan supaya pimpinan zaman sekarang bisa memecat bawahan seenak jidatnya.
Bung Tomo membakar semangat pemuda di Surabaya bukan untuk memberi panggung bagi pejabat yang hobi menindas rakyat kecil.
Para pahlawan berjuang untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Bukan untuk memberikan kosmetik gratis bagi kejahatan birokrasi.
Alih-alih meneladani kebersahajaan dan keberanian moral pahlawan, mereka justru mengambil nama besarnya saja. Namanya disembah, nilainya diinjak-injak.
Simbolnya diagungkan, substansinya dibuang ke tong sampah.
Masyarakat kita pun sering kali terkecoh. Kita mudah terpesona oleh seremonial yang megah. Kita gampang terharu oleh pidato-pidato berapi-api yang mengutip kata-kata mutiara pahlawan keningratan.
Padahal, uji sahih kejuangan seseorang hari ini sangat sederhana.
Bukan dari seberapa besar baliho yang ia pasang di pinggir jalan. Bukan dari seberapa sering ia berziarah membawa karangan bunga jumbo.
Tapi dari bagaimana ia memanusiakan manusianya. Dari bagaimana ia menghormati hak bawahannya. Dari bagaimana tangannya bersih dari uang rakyat.
Kalau di dalam lembagamu sendiri masih ada korupsi yang dipelihara, masih ada kesewenang-wenangan yang dipraktikkan, dan masih ada air mata pegawai yang diperas tanpa keadilan, maka turunkan saja baliho itu.
Jangan kotori nama pahlawan hanya untuk menutupi bau busuk di rumahmu sendiri.
Atau, apakah memang di negeri ini, pahlawan paling berguna justru ketika mereka sudah mati – karena orang mati tak bisa protes saat namanya disalahgunakan? *yas
