Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica mencecar Kementerian Komunikasi dan Digital terkait minimnya alokasi anggaran pengawasan ruang digital di tengah maraknya judi online dan keterbatasan konektivitas daerah.
Kritik menohok tersebut dilontarkan Cindy dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menilai postur anggaran yang dirancang Komdigi belum mencerminkan skala prioritas dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman di dunia maya.
Porsi anggaran dinilai sangat tidak seimbang.
Program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital saat ini mengeruk lebih dari separuh total pagu anggaran Komdigi. Sebaliknya, alokasi untuk program teknis pengawasan ruang digital justru dialokasikan sangat minim.
Kondisi ini menyisakan celah keamanan digital yang berpotensi membahayakan publik.
“Sejauh mana kapasitas pengawasan di tahun 2027 ini bisa memadai untuk menghadapi judi online, perlindungan anak, maupun risiko digital yang terus berkembang?” cetus Cindy di hadapan jajaran pejabat Komdigi.
Ia menegaskan, kemampuan penindakan dan pengawasan ruang siber harus bergerak sejalan dengan ekspansi fisik infrastruktur. Tanpa sistem pengawasan yang tangguh, gelombang kasus judi online hingga kejahatan digital yang menyasar anak-anak dipastikan terus mengancam.
Kesenjangan digital pun masih merajalela di tingkat akar rumput.
Cindy membeberkan temuan lapangannya saat menyambangi berbagai wilayah pelosok. Masalah blank spot dan minimnya kualitas konektivitas internet masih menjadi hambatan harian yang mencekik ekonomi warga setempat.
“Kita masih banyak sekali menghadapi persoalan blank spot dan juga kualitas internet konektivitas. Di beberapa daerah saat saya turun, bahkan saya sendiri masih menghadapi membeli voucher internet Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per jam, dan itu pun di titiknya hanya mencakup maksimal 500 meter,” kata Cindy.
Warga pelosok dipaksa membayar mahal hanya untuk jangkauan sinyal yang sangat terbatas.
Melihat fakta tersebut, politikus NasDem ini meminta Komdigi tidak lagi berpatokan pada klaim statistik semata. Tolok ukur keberhasilan proyek digital harus digeser pada dampak nyata yang bisa dialami masyarakat secara langsung.
“Penyesuaian anggaran perlu dilihat dari kualitas layanan dan outcome yang benar-benar bisa masyarakat kita rasakan, bukan hanya dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, atau luasnya cakupan jaringan,” tegasnya.
Evaluasi mendasar terhadap alokasi anggaran Komdigi dinilai mendesak. DPR mendorong agar proyeksi kapasitas pengawasan siber pada 2027 dirombak total demi membendung eskalasi kejahatan digital yang semakin kompleks. *R101
