Lokapalanews.id | Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital bersama BP2MI memblokir 7.908 iklan lowongan kerja luar negeri fiktif sepanjang Januari hingga Agustus 2026 guna melindungi pencari kerja. Operasi gabungan ini menyasar sindikat penipuan daring. Modus operandi mereka kian meresahkan publik.
Tim Patroli Siber Kemkomdigi bergerak bersama Unit Patroli Siber BP2MI. Mereka menyisir setiap celah internet secara berkala. Hasil kerja keras tersebut terpampang nyata di ruang publik. Data resmi mencatat posko pengaduan menerima total 10.504 laporan mengenai dugaan iklan lowongan kerja palsu sejak 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Dari jumlah masif tersebut, 7.908 tautan atau sekitar 78 persen langsung diputus aksesnya oleh otoritas berwenang.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memastikan negara hadir melawan sindikat lintas jaringan. Ia menyebut ruang digital nasional tidak boleh menjadi ladang perburuan korban penipuan kerja.
“Januari hingga Agustus 2026, Tim Patroli Siber Kemkomdigi bersama BP2MI telah menurunkan 7.908 konten iklan lowongan kerja luar negeri fiktif. Ini menunjukkan penipuan berkedok lowongan kerja menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Kami tidak akan membiarkan ruang digital menjadi sarana untuk menipu pencari kerja,” ujar Meutya di Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Ancaman tersebut nyata adanya. Jaringan pelaku memanfaatkan mimpi warga yang mendambakan penghidupan layak di luar negeri. Meutya menegaskan langkah pemblokiran akan terus digenjot tanpa ruang kompromi bagi para pelaku kejahatan.
“Penindakan akan terus kami perkuat dan percepat bersama kementerian serta lembaga terkait. Pelaku kejahatan tidak boleh leluasa memanfaatkan ruang digital untuk mencari korban,” tegasnya.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menguraikan pola operasional kejahatan tersebut. Iklan lowongan kerja fiktif dirancang sangat memikat dengan estetika profesional. Pelaku sengaja menebar janji kemudahan bekerja dengan iming-iming pendapatan selangit tanpa aturan jelas.
Padahal, konten penyesatan itu menjadi pintu gerbang utama perekrutan pekerja migran secara nonprosedural. Jeratan sindikat gelap mengintai warga yang kurang waspada.
Pemerintah melayangkan peringatan keras. Warga diminta mengabaikan tawaran instan tanpa kejelasan prosedur penempatan resmi. Verifikasi mutlak diperlukan sebelum mengambil keputusan hidup.
Masyarakat wajib mengecek keabsahan informasi. Jangan pernah menyerahkan data pribadi sebelum memastikan lowongan tersebut bersumber dari kanal resmi negara atau lembaga berwenang.
Kolaborasi lintas kementerian terus berlanjut tanpa henti. Pemantauan ruang digital diperketat setiap hari demi menyisip ruang gerak sindikat. Literasi digital digencarkan agar masyarakat memiliki daya tahan mental terhadap berbagai bentuk rekayasa penipuan daring yang kian canggih. *R103
