Lokapalanews.id | Pagi baru saja beranjak naik ketika ruang sidang Istana Negara riuh oleh satu kata kunci penting: digitalisasi.
Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan para menterinya, membawa kabar yang membuat kening berkerut sekaligus dada membuncah bangga.
Negara kita ini luasnya bukan main, membentang dari Sabang sampai Merauke dengan tantangan geografis yang luar biasa rumit.
Tapi, di tengah segala keterbatasan itu, ada lompatan besar yang baru saja diapresiasi oleh dunia internasional secara terbuka.
Saya coba membayangkan rasanya jadi anak-anak di pulau terpencil, yang biasanya cuma bisa menatap papan tulis hitam berdebu.
Tiba-tiba, lewat layar interaktif pintar, dunia luar yang luas itu mendadak hadir tepat di depan hidung mereka.
Repotnya, mengurus sekolah yang jumlahnya lebih dari 288 ribu unit itu rasanya mirip menata butiran padi di atas nampan miring.
Banyak yang tertinggal, banyak pula yang bangunan fisiknya sudah merana dimakan usia dan cuaca ekstrem.
Makanya, ketika Sidang Kabinet Paripurna digelar pada Senin, 20 Juli 2026 kemarin, angka-angka renovasi langsung dicanangkan tanpa ragu.
Saya tanya dalam hati, sanggupkah target ambisius itu dikejar dalam waktu singkat?
Katanya, tahun ini saja ada 77 ribu sekolah yang dirampungkan renovasinya, disusul 100 ribu sekolah tahun depan.
Lalu target penutupnya dipatok pada tahun 2028 sebanyak 100 ribu sekolah lagi, hingga tuntas seluruhnya pada tahun 2029 mendatang.
Sebuah angka yang bikin kita terperanjat, karena urusan birokrasi pendidikan biasanya terkenal lamban bagaikan siput berjalan.
Tapi kali ini pemerintah memilih jalan pintas: melompat jauh ke depan lewat teknologi digital yang masif.
Bukan cuma janji kosong, buktinya penghargaan tertinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui ITU sudah resmi di tangan kita.
Dunia internasional mengakui pencapaian e-government dan digitalisasi pendidikan Indonesia yang bergerak begitu cepat.
Saya jadi manggut-manggut sendiri membaca catatan prestasi itu, sebab pengakuan global jarang sekali datang tanpa kerja keras di lapangan.
Namun, seperti biasa, Presiden sendiri mengingatkan agar seluruh jajaran kabinet tidak lekas berpuas diri.
Perjalanan masih teramat panjang, sebab infrastruktur fisik dan mental anak-anak didik harus berjalan beriringan seirama.
Urusan bagi-bagi perangkat canggih juga tidak main-main skala dan target distribusinya di seluruh penjuru Nusantara.
Tahun lalu, pemerintah sudah menggelontorkan satu unit interactive flat panel alias layar pintar ke setiap sekolah.
Lalu saya dengar kabar gembiranya, tahun ini jumlah itu akan ditambah lagi sebanyak tiga unit untuk setiap sekolah.
Totalnya luar biasa, kurang lebih ada tambahan 700 ribu panel pintar yang dikirimkan ke berbagai penjuru tanah air.
Targetnya pun sangat ketat, paling lambat akhir Desember 2026 atau selambat-lambatnya semester pertama tahun 2027 sudah sampai.
Bayangkan saja, ruang-ruang kelas di pelosok daerah terluar, terdepan, dan tertinggal bakal mendadak berubah menjadi studio modern.
Guru-guru di sana tidak perlu lagi pusing kehabisan buku cetak atau bingung mencari referensi mengajar yang mutakhir.
Semua itu sudah dijembatani oleh aplikasi khusus yang dirancang oleh Menteri Dikdasmen tercinta kita.
Namanya portal terintegrasi Rumah Pendidikan, yang langsung klop dengan perangkat layar pintar kiriman pemerintah pusat.
Saya cek datanya, pengguna aktifnya kini sudah menembus angka lebih dari 6,9 juta orang di seluruh negeri.
Ada sekitar 4.843 sumber belajar gratis yang bisa diakses kapan saja oleh siapa saja tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Ini bukan sekadar bagi-bagi gawai atau pamer proyek mercusuar demi citra politik sesaat di hadapan publik.
Ini adalah ikhtiar meratakan hak anak bangsa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang setara kualitasnya.
Anak petani di pedalaman Kalimantan punya hak yang sama cerdasnya dengan anak pejabat di kawasan Menteng Jakarta.
Tapi, memiliki layar pintar di kelas tentu baru separuh jalan dari cerita panjang perbaikan mutu pendidikan kita.
Tantangan berikutnya yang jauh lebih menantang adalah bagaimana merawat barang-barang mahal itu di wilayah tanpa aliran listrik stabil.
Belum lagi urusan literasi digital para guru senior yang barangkali masih gagap membedakan tombol power dan reset.
Tapi biarlah roda itu berputar dulu, membiarkan teknologi menyapa mereka yang selama ini terabaikan oleh keadaan zaman.
Sebab jika kita terus menunggu semua sekolah sempurna secara fisik, keburu generasi muda kita tertinggal jauh di stasiun peron.
Lompatan besar memang selalu mengundang risiko kekacauan di sana-sini, tapi diam di tempat adalah pilihan paling mematikan.
Pemerintah sudah membunyikan lonceng start digitalisasi, kini tinggal kita kawal bersama agar layar-layar pintar itu tidak sekadar jadi pajangan berdebu. *yas
