Lokapalanews.id | Bayangkan Anda datang ke sebuah restoran. Di menunya tertulis jelas: nasi goreng Rp 5.000 saja. Murah bukan main.
Anda pun masuk, duduk dengan riang, lalu makan sampai kenyang.
Begitu selesai dan mau pulang, kasir menyodorkan tagihan: Rp 500.000.
Katanya, ada biaya sewa sendok, biaya cuci piring, dan biaya cuci tangan yang belum dihitung di awal.
Aneh? Sontoloyo?
Nyatanya, logika restoran ngawur ini sedang terjadi di dunia pendidikan kita. Khususnya di sektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Belakangan ini, saya sering mendengar keluhan orang tua mahasiswa. Banyak kampus swasta yang pakai jurus banting harga saat pendaftaran mahasiswa baru.
Biaya masuknya murah sekali. Malah ada yang gratis uang pangkal.
Tujuannya satu: yang penting menjaring mahasiswa sebanyak-banyaknya dulu.
Tapi begitu sampai di ujung jalan – saat menjelang kelulusan – ceritanya berubah total. Mahasiswa seperti dijerat dengan biaya tinggi saat wisuda.
Ruwet.
Tiba-tiba muncul biaya ujian komprehensif yang melejit. Ada biaya bimbingan skripsi yang bikin dahi mengernyit, sampai tarif sewa baju toga yang harganya tidak masuk akal.
Mahasiswa mau protes? Gak berani. Ijazah taruhannya.
Saya mencoba melihat masalah ini dari kacamata yang lebih jernih. Ini bukan sekadar urusan kampus yang pengin cari untung instan.
Ini adalah potret keputusasaan dari kompetisi yang tidak seimbang antara kampus swasta dan negeri.
Saat ini, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kian agresif membuka jalur Mandiri dengan kuota raksasa. PTS pun kelabakan.
Mereka terpaksa bertarung di pasar bebas pendidikan demi bisa bertahan hidup.
Sialnya, operasional kampus itu mahal. Menggaji dosen, merawat laboratorium, dan menjaga akreditasi butuh dana riil.
Ketika pendapatan dari obral biaya di awal ternyata tekor, sebagian PTS mulai putar otak dengan cara keliru: memindahkan beban biaya ke hilir.
Walhasil, lahirlah jebakan batman di akhir masa studi.
Tentu saja praktik ini tidak etis. Institusi akademis yang seharusnya mengajarkan integritas, justru terjebak dalam trik dagang yang abu-abu.
Negara sebenarnya tidak boleh tinggal diam melihat kekacauan di dapur swasta ini.
Dukungan regulasi dan afirmasi yang setara dari pemerintah sangat dinanti, agar kampus swasta tidak melulu dibiarkan bertarung sendirian tanpa arah.
Transparansi sejak awal adalah kunci, agar tidak ada lagi air mata orang tua yang tumpah saat melihat anaknya memakai toga.
Pendidikan itu investasi masa depan, bukan jebakan siber di meja kasir. Mau sampai kapan mahasiswa kita dijadikan sandera ijazah? *yas
