Lokapalanews.id | Pernahkah Anda membayangkan bekerja di sebuah institusi yang seharusnya menjadi gudang etika, namun saat Anda menunjuk ada lubang di lantai yang bisa membuat semua orang terperosok, justru Anda yang didorong keluar dari pintu? Fenomena ini bukan sekadar fiksi, melainkan realitas pahit yang dirasakan di akar rumput dunia pendidikan kita hari ini.
Ketika seorang dosen seperti IMS, yang secara administratif sah diakui negara, tiba-tiba didepak hanya karena melaporkan dugaan busuknya tata kelola keuangan, kita sedang membicarakan krisis moral yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan personalia. Keresahan ini bukan lagi soal satu orang yang kehilangan pekerjaan, melainkan tentang matinya rasa aman bagi siapa pun yang ingin menjaga integritas institusi tanpa harus takut kehilangan piring nasi mereka.
Kasus yang menimpa IMS di salah satu PTS adalah contoh bagaimana mekanisme retaliasi terhadap whistleblower bekerja secara sistematis dan dingin. Begitu laporan penyalahgunaan wewenang masuk ke kanal resmi pemerintah, identitas pelapor yang seharusnya terkunci rapat justru diduga bocor dan menjadi bumerang yang menghantam balik dalam hitungan hari. Bukannya audit internal yang dijalankan untuk memeriksa dugaan ketidakberesan itu, manajemen justru melakukan akselerasi pemecatan tanpa melewati satu pun surat peringatan. Ini adalah bentuk pengabaian due process of law yang mencolok, di mana prosedur pembinaan administratif dilewati demi mengeksekusi “hukuman” bagi mereka yang dianggap terlalu kritis.
Mari kita bedah anatomi manipulasi administratif yang digunakan sebagai tameng dalam kasus ini. Penggunaan alasan “linearitas bidang ilmu” sebagai dasar pemecatan setelah bertahun-tahun status IMS diakui negara adalah sebuah found reason – alasan yang sengaja dicari-cari untuk membungkus motif balas dendam. Ini adalah taktik klasik dalam birokrasi: ketika karakter seseorang sulit dibunuh, maka dokumen administrasinyalah yang “dimatikan”. Lebih ironis lagi, narasi perjuangan dan nama besar organisasi pejuang justru diseret ke dalam surat keputusan pemecatan sebagai instrumen intimidasi simbolik. Menempatkan legitimasi organisasi patriotik sebagai alat untuk menekan hak profesional seorang dosen bukan hanya salah alamat, tapi juga mencederai marwah akademik yang seharusnya steril dari sentimen ormas.
Jika pola seperti ini dibiarkan tanpa tindakan tegas dari otoritas pusat, maka dampaknya akan meluas ke setiap sudut dompet dan masa depan mahasiswa. Skenarionya sederhana: jika dana pendidikan yang seharusnya dikelola secara nirlaba diduga menjadi “sapi perah” demi kepentingan oknum tertentu, maka kualitas belajar-mengajar adalah korban pertamanya. Dampak domino ini sangat nyata; ketika transparansi keuangan disabotase, maka hak-hak normatif dosen akan terus ditekan hingga di bawah standar upah minimum – bahkan ada laporan staf yang hanya menerima gaji pokok Rp500 ribu. Ini adalah kekerasan ekonomi di lingkungan intelektual yang secara langsung menurunkan martabat profesi dosen dan menciptakan iklim pendidikan yang tidak sehat bagi mahasiswa.
Siapa yang diuntungkan dari keheningan ini? Tentu saja mereka yang ingin mempertahankan status quo di atas tumpukan maladministrasi. Namun, bagi publik dan dunia pendidikan tinggi, ini adalah peringatan merah. Keberanian IMS untuk membawa kasus ini ke level kementerian adalah ujian bagi sistem perlindungan saksi kita: apakah kanal pengaduan resmi benar-benar menjadi pelindung, atau justru menjadi alat jebakan yang mengumpankan pelapor ke mulut singa? Perspektif visioner yang kita butuhkan saat ini bukan sekadar pembatalan SK pemecatan, melainkan audit investigatif total terhadap kebocoran data di lembaga pengawas dan transparansi aliran dana yang sering kali menjadi “lubang hitam” dalam tata kelola perguruan tinggi swasta.
Apakah kita akan membiarkan kampus berubah menjadi entitas yang dikelola dengan tangan besi dan intimidasi simbolik, atau kita akan mengembalikan kampus sebagai laboratorium kebenaran di mana kritik dianggap sebagai vitamin? Pertanyaan reflektif ini harus dijawab dengan tindakan nyata oleh pemerintah, karena jika seorang dosen tetap yang memegang bukti otentik saja bisa “dihabisi” secara administratif di kampus tersebut, apa kabar dengan tenaga pendidik lainnya yang hanya memiliki idealisme sebagai modal kerja? *yas
