Lokapalanews.id | Pagi itu, Denpasar masih berselimut embun tipis. Di sebuah sudut teras rumahnya, John menatap kosong ke arah deretan buku yang tersusun rapi. Buku-buku itu adalah saksi bisu pengabdiannya sebagai dosen tetap di sebuah lembaga pendidikan yang kita sebut saja Yayasan X. Bertahun-tahun ia merajut asa di depan kelas, mentransfer ilmu dan etika kepada para pencari masa depan. Namun kini, keheningan yang menyergap terasa begitu menyesakkan. Kursi dosen yang biasanya hangat oleh diskusi, mendadak membeku.
Dunia John seolah runtuh tepat sebelum penghujung tahun 2025. Sebuah surat dingin datang tanpa salam hangat, membawa kabar tentang sebuah akhir yang tak pernah ia bayangkan: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Ironisnya, surat itu menyebutkan “Pemberhentian Dengan Hormat,” namun di baliknya tersimpan tuduhan pahit tentang pelanggaran etika. Sebuah kontradiksi yang menghina nurani seorang pendidik.
“Saya hanya ingin kampus ini sehat,” bisiknya dengan suara parau yang tertahan di tenggorokan. John bukan sekadar mencari nafkah; ia sedang menjaga integritas. Prahara ini bermula ketika ia, bersama rekan-rekannya, menyuarakan “Mosi Tidak Percaya” sebagai respons atas degradasi tata kelola di lembaganya. Ia tidak sedang memberontak demi ego; ia sedang menjadi whistleblower bagi institusi yang ia cintai.
Namun, kejujuran di era ini terkadang harus dibayar mahal. Kritik konstruktif yang ia sampaikan justru dicap sebagai “gangguan stabilitas”. Ia dituduh menjadi koordinator tunggal, sebuah upaya sistematis untuk membungkam suara yang paling lantang. Puncaknya, setelah ia melaporkan dugaan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan dana melalui aplikasi resmi pemerintah, pintu-pintu kampus tertutup rapat baginya.
Sabotase itu terasa begitu personal. Sebelum palu PHK diketuk, akses akun kerja dan sistem informasinya dimatikan sepihak. Tanpa serah terima, tanpa kata pamit yang layak. Ia “dibuang” tanpa melalui tahapan normatif seperti Surat Peringatan (SP) hingga sidang kode etik yang seharusnya menjadi tempat ia membela diri. Hak untuk didengar keterangannya menguap begitu saja di balik tembok yayasan.
Yang paling menyayat hati adalah ketidakpastian nasib keluarganya. Hingga pengaduannya mendarat di meja dinas terkait, sepeser pun kompensasi tak kunjung datang. Tidak ada uang pesangon, tidak ada penghargaan masa kerja. Padahal, aturan hukum sudah menjamin hak-hak itu secara gamblang bagi setiap pekerja.
“Kerja itu soal profesionalisme, bukan soal menjilat demi posisi aman,” ujarnya dengan sorot mata yang kembali tajam. Ia memilih untuk tidak menjadi “anak emas” yang bisu dan tuli terhadap ketidakadilan. Baginya, disingkirkan karena berkualitas dan berintegritas jauh lebih terhormat daripada tetap dipuji namun harga diri dikorbankan.
Kini, langkah kakinya tertuju pada kantor Dinas Tenaga Kerja. Ia tidak meminta belas kasihan; ia menuntut keadilan. Ia memohon mediasi agar pihak Yayasan X membatalkan pemecatan yang cacat prosedur itu atau setidaknya memenuhi seluruh hak kompensasinya sesuai hukum yang berlaku.
Di ujung perjuangannya, John hanya ingin memulihkan nama baiknya. Ia ingin membuktikan bahwa menjadi jujur bukanlah sebuah kesalahan yang patut dihukum. Kegagalan sistem dan manajemen tidak seharusnya ditimpakan pada pundak seorang pengajar yang hanya ingin lembaganya berjalan di jalan yang benar.
Hikmah dari getirnya kisah ini adalah sebuah pengingat bagi kita semua: Jangan pernah menukar harga diri dengan tepuk tangan semu. Profesionalisme adalah harga mati, meski risikonya kita harus berjalan sendirian di bawah terik matahari keadilan. Kebenaran mungkin bisa dikalahkan oleh birokrasi yang dingin, namun ia tak akan pernah bisa dibungkam selamanya. Kita menunggu langkah tegas dari pihak berwenang, agar langit keadilan tidak runtuh bagi mereka yang lemah namun berani berdiri tegak. *yas
