Lokapalanews.id | Langit di ufuk barat Pantai Kuta mulai melukis rona jingga yang memudar, namun bagi Wayan Arjana (54), keindahan itu terasa semu. Di tangannya, sebilah penggaruk kayu tua tampak gemetar saat menyisir pasir yang kini tak lagi murni. Alih-alih menemukan kerang atau jejak kaki wisatawan yang ceria, bilah kayu itu justru tersangkut pada jalinan sedotan plastik, kemasan saset yang memudar warnanya, dan puntung rokok yang terbenam dalam.
Wayan adalah potret dari ribuan warga lokal yang menggantungkan hidup pada napas pariwisata Bali. Namun, belakangan ini, napas itu terasa sesak. Aroma amis laut kerap kalah oleh bau busuk sampah yang menumpuk di sudut-sudut pantai. “Kadang saya malu kalau ada tamu bertanya, ‘Bli, kenapa Bali jadi begini?’ Saya hanya bisa menunduk, tidak tahu harus menjawab apa,” bisik Wayan dengan suara serak, matanya menatap kosong ke arah ombak yang membawa pulang lebih banyak plastik ke daratan.
Keresahan Wayan bukan sekadar keluh kesah seorang tukang bersih-bersih pantai. Itu adalah gema dari sebuah krisis identitas yang sedang melanda Pulau Dewata. Krisis inilah yang kemudian meledak di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026. Di sana, Presiden Prabowo Subianto berdiri dengan ketegasan yang tak bisa ditawar, menyuarakan rasa pedih yang sama dengan apa yang dirasakan Wayan.
Presiden tidak membawa deretan angka statistik yang kaku, melainkan sebuah realita pahit tentang citra bangsa. Beliau menceritakan pertemuannya dengan tokoh luar negeri yang membawa kabar duka tentang keindahan Bali yang memudar. “Dia bilang ke saya, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,” ujar Presiden dengan nada bicara yang bergetar antara kekecewaan dan tekad untuk memperbaiki.
Teguran itu jatuh seperti petir di tengah rapat koordinasi nasional, ditujukan langsung kepada Gubernur dan para Bupati di Bali. Bagi Presiden, sampah bukan lagi sekadar masalah estetika atau pemandangan yang mengganggu mata. Ini adalah ancaman bagi perut rakyat, bagi lapangan kerja yang paling cepat tercipta dari sektor pariwisata. Jika lingkungan hancur, maka harapan warga seperti Wayan untuk menyekolahkan anaknya dari hasil wisata pun akan ikut terkubur di bawah tumpukan limbah.
“Ini maaf ya, Gubernur, Bupati-bupati dari Bali. Ini real, lho. Bali bulan Desember 2025. Ini Pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?” kata Presiden, sembari menyoroti potret buram pesisir Bali di akhir tahun lalu yang sempat viral dan mencoreng wajah Indonesia di mata dunia.
Kutipan yang paling menyayat hati muncul saat Presiden menegaskan bahwa rakyat tidak boleh lagi menjadi korban dari kelambanan birokrasi dan manajemen sistem yang tidak berjalan. Seringkali, kegagalan di lapangan bukanlah karena kurangnya kemauan warga, melainkan karena tiadanya pengarahan dan dukungan nyata dari pimpinan daerah.
“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah Dandim, Danrem, saya perintahkan kau gerakkan anak buahmu korve. Kepolisian, gerakan korve… Kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin.”
Kalimat tegas itu adalah oase bagi mereka yang selama ini merasa berjuang sendirian melawan arus sampah. Presiden menyerukan sebuah “perang terhadap sampah”—sebuah mobilisasi besar-besaran yang melibatkan TNI, Polri, BUMN, hingga sekolah-sekolah untuk kembali menghidupkan tradisi kerja bakti. Bukan sekadar membersihkan plastik, tapi membersihkan nurani kepemimpinan yang sempat terabaikan.
Di bibir pantai, Wayan mungkin tidak mendengar langsung pidato itu melalui pengeras suara, namun ia merasakan urgensinya. Ia tahu bahwa pariwisata Bali tak akan bertahan hanya dengan senyuman penduduknya, jika alamnya dibiarkan sekarat dalam kekumuhan. Harapan baru kini terselip di antara jemarinya yang kasar; harapan bahwa teguran keras dari pusat akan berubah menjadi sapu-sapu baru yang lebih kuat di daerah.
Penanganan sampah kini bukan lagi soal teknis manajemen limbah, melainkan soal harga diri sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Karena pada akhirnya, seperti yang ditegaskan Presiden, kepemimpinan harus hadir secara nyata – tegas, cepat, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat yang ingin melihat laut mereka kembali biru, tanpa noda sisa peradaban yang terbuang.
Malam mulai jatuh di Bali. Wayan mengemasi alat-alatnya, berharap esok pagi, saat matahari terbit, ia tidak lagi menyisir kegagalan sistem di atas pasir, melainkan merayakan kembalinya keasrian tanah kelahirannya yang sempat terancam hilang. *yas
