Lokapalanews.id | Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu kekuatan utama ekonomi digital dengan dukungan 281 juta penduduk dan lebih dari 220 juta pengguna internet.
Meutya menyampaikan hal tersebut dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Ia menjelaskan nilai ekonomi digital Indonesia saat ini mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan tumbuh hingga 360 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030.
Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan e-commerce, jumlah pengguna internet, serta kontribusi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah terus memperkuat fondasi kedaulatan digital melalui pengembangan kecerdasan artifisial, infrastruktur, dan penguatan talenta nasional.
Pemerintah telah membangun jaringan backbone serat optik sepanjang 446 ribu kilometer serta mengoperasikan Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-1 yang menjangkau hampir 30 ribu titik layanan publik. Kapasitas pusat data nasional juga meningkat lebih dari 260 persen dalam satu setengah tahun terakhir.
Meutya menegaskan tujuan utama transformasi digital bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan manfaat teknologi memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah mendorong konsep retensi nilai agar manfaat ekonomi digital dapat dinikmati lebih besar oleh masyarakat dan pelaku usaha nasional.
Salah satu upaya nyata adalah pengembangan digitalisasi bantuan sosial berbasis kecerdasan artifisial untuk meningkatkan akurasi data penerima. Selain itu, pemerintah melaksanakan program Digital Talent Scholarship dan literasi digital untuk kelompok perempuan, pelaku usaha, serta masyarakat di berbagai daerah.
Meutya menekankan keberhasilan transformasi digital harus dirasakan secara merata hingga seluruh wilayah Indonesia. Ia menyatakan teknologi harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat termasuk yang berada di daerah.
Terkait kerja sama regional, Indonesia mendorong penguatan ekonomi digital ASEAN melalui Digital Economy Framework Agreement. Sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS disebut sebagai contoh keberhasilan interoperabilitas pembayaran antarnegara di kawasan.
Menurut Meutya, keberhasilan sistem tersebut membuktikan kerja sama digital dapat menjadi fondasi bagi integrasi ekonomi regional sekaligus mengangkat posisi ASEAN sebagai kawasan yang menjanjikan bagi perkembangan ekonomi digital global. *R102
