Lokapalanews.id | Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang menyentuh angka 5,6 persen pada kuartal pertama tahun 2026. Ia menekankan bahwa angka statistik yang positif di tingkat pusat wajib diikuti dengan pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi di level daerah.
Dalam kunjungan kerja reses Komisi XI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Andi menyebut lonjakan pertumbuhan tersebut masih bersifat musiman atau seasonal. Menurutnya, angka 5,6 persen sangat dipengaruhi oleh tingginya konsumsi rumah tangga selama momentum Ramadan dan Lebaran, di mana permintaan terhadap bahan pangan hingga emas mengalami kenaikan signifikan.
“Itu kan baru kuartal awal setelah Lebaran, jadi mungkin seasonal. Kita harus lihat lagi di kuartal berikutnya. Sangat berpengaruh kemarin dengan permintaan yang cukup tinggi terhadap bahan konsumsi makanan, emas, dan lain-lain,” ujar Andi usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Indonesia dan kementerian terkait, Kamis, 7 Mei 2026.
Politisi Fraksi PAN ini menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen hanya akan bermakna jika seluruh provinsi mampu mencatatkan angka pertumbuhan yang selaras. Ia menyoroti masih adanya daerah-daerah yang pertumbuhannya tertahan di kisaran 3 persen, yang dinilai perlu mendapatkan intervensi khusus dari pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran.
Selain mengejar target pertumbuhan, pengendalian inflasi di tingkat kabupaten dan kota menjadi kunci krusial agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Andi meminta pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk memastikan inflasi tidak menembus angka 3 persen, karena kenaikan harga barang yang tidak terkendali justru akan menjadi beban bagi laju ekonomi daerah.
Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini juga mengkritik pola kebijakan pemerintah yang terkadang masih bersifat seragam atau one-size-fits-all. Padahal, setiap wilayah memiliki karakteristik geografis, potensi sumber daya alam, dan tantangan ekonomi yang sangat berbeda antara satu kota dengan kota lainnya.
Andi mendorong adanya inovasi dan intervensi yang bersifat lokalistik, di mana dukungan APBN diberikan berdasarkan kebutuhan spesifik daerah. Menurutnya, Pemerintah harus melihat secara detail dari kabupaten ke kabupaten untuk memahami potensi ekonomi lokal yang paling mungkin dioptimalkan sebagai motor penggerak pertumbuhan yang lebih inklusif.
“Pemerintah harus melakukan upaya itu tidak secara nasional, tapi harus melihat lokal ke lokal. Kabupaten ke kabupaten, kota ke kota. Intervensi untuk kota A tidak bisa disamakan dengan kota B karena target pertumbuhan dan potensinya berbeda,” imbuhnya menutup pernyataan.
Melalui pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran dan pengendalian inflasi daerah, diharapkan pertumbuhan ekonomi 5,6 persen ini tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di pelosok nusantara secara berkelanjutan. *R102
