Lokapalanews.id | Denpasar – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong PT PLN (Persero) untuk mempercepat implementasi energi bersih (green energy) dan digitalisasi layanan melalui penggunaan smart meter guna mendukung citra Bali sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan.
Langkah ini menjadi poin krusial dalam pendalaman tata kelola subsidi dan kompensasi listrik yang dilakukan otoritas pengawas keuangan parlemen tersebut. Bali dinilai memiliki urgensi tinggi dalam transisi energi karena tuntutan pasar pariwisata global yang kini sangat sensitif terhadap isu keberlanjutan dan standar ramah lingkungan.
Anggota BAKN DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menegaskan bahwa potensi energi terbarukan di Pulau Dewata, seperti pemanfaatan bendungan dan energi surya, harus dioptimalkan secara masif. Hal ini dilakukan agar Bali tidak hanya bergantung pada sumber energi konvensional yang memiliki dampak emisi lebih tinggi.
“Masih banyak sumber yang bisa kita manfaatkan, misalnya bendungan dan tentu solar panel menjadi bagian dari green energy yang sangat kami butuhkan,” ujar politisi yang akrab disapa Demar tersebut usai pertemuan di Unit Pembangkitan Bali Power Generation, Denpasar, Senin (4/5/2026).
Selain isu lingkungan, BAKN menyoroti aspek keadilan sosial bagi warga di sekitar wilayah operasional pembangkit. PLN diminta memastikan tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar menyasar masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas operasional, baik berupa kebisingan maupun dampak lingkungan lainnya di sekitar area pembangkitan.
Dari sisi pelayanan, parlemen mendorong PLN untuk segera meratakan penggunaan Advanced Metering Infrastructure (AMI) atau smart meter. Teknologi ini dianggap sebagai solusi digitalisasi yang mutlak diperlukan di era modern untuk menggantikan sistem token manual yang dinilai mulai tertinggal.
Demar menilai penggunaan sistem token konvensional sudah tidak relevan dengan gaya hidup masyarakat yang kini serba digital. Menurutnya, pemanfaatan smart meter akan memberikan efisiensi tinggi dan kemudahan kontrol konsumsi energi bagi pelanggan langsung melalui ponsel pintar.
“Sangat lucu kalau kita masih harus beli token terus memasukkannya secara manual, padahal hampir semua orang sudah punya smartphone. Oleh karena itu, smart meter harus segera diberdayakan secara luas,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Pertemuan ini juga membahas urgensi kematangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di Bali. Mengingat statusnya sebagai jendela dunia, stabilitas pasokan listrik di Bali menjadi taruhan reputasi internasional Indonesia. Gangguan sekecil apa pun pada sistem kelistrikan dapat berdampak langsung pada kepercayaan wisatawan.
Melalui pengawasan ini, BAKN berharap pengelolaan sektor ketenagalistrikan mampu menyeimbangkan antara efisiensi subsidi, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Langkah transisi energi di Bali diharapkan menjadi pilot project bagi wilayah lain dalam mewujudkan kemandirian energi bersih di Indonesia. *R107
