Lokapalanews.id | Jakarta – Dinamika ekonomi global yang kian terfragmentasi memicu desakan bagi Indonesia untuk segera merombak arsitektur pendanaan nasional. Pendekatan konvensional lembaga keuangan internasional dinilai mulai tertinggal dalam merespons cepatnya pergeseran struktur ekonomi dunia yang kini mengarah pada sistem multipolar.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, dilansir InfoPublik.id, menyoroti kebijakan IMF dan World Bank yang dinilai masih terjebak dalam kerangka lama. Meski stabilitas makroekonomi dan kehati-hatian fiskal tetap krusial, pendekatan tersebut dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan likuiditas global yang semakin kompleks.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/4/2026), Fakhrul menegaskan bahwa dunia saat ini bergerak lebih cepat daripada bahasa kebijakan yang digunakan lembaga internasional. Ia melihat adanya ketidakseimbangan likuiditas yang dipicu oleh pengetatan suplai dolar Amerika Serikat serta perubahan perilaku investor global yang sangat dinamis.
“Kita menghadapi dua arus besar: keterbatasan likuiditas dolar dan meningkatnya peran renminbi (CNH) dalam transaksi global. Ini adalah awal dari pergeseran arsitektur keuangan dunia,” ujar Fakhrul. Fenomena ini menurutnya bukan sekadar siklus ekonomi biasa, melainkan transformasi struktural yang menuntut adaptasi kebijakan yang presisi.
Bagi Indonesia, ketergantungan yang terlalu tinggi pada dolar AS mulai menjadi risiko yang nyata. Fakhrul menilai Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi penerima harga di pasar global, tetapi harus mulai merancang sistem pembiayaan mandiri untuk menekan biaya pendanaan yang kian mahal.
Beberapa langkah strategis yang dinilai mendesak adalah penguatan skema local currency settlement (LCT) dan eksplorasi penggunaan CNH dalam pembiayaan lintas negara. Selain itu, pendalaman pasar keuangan berbasis rupiah dan diversifikasi basis investor menjadi harga mati untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dari volatilitas eksternal.
Fakhrul juga menekankan bahwa fragmentasi ekonomi global akan membuat akses likuiditas tidak lagi tersedia secara otomatis. Ke depan, kemampuan suatu negara untuk mengakses pendanaan akan sangat bergantung pada kekuatan jaringan kerja sama bilateral serta fleksibilitas kebijakan domestik dalam merangkul berbagai mata uang utama dunia.
Transformasi ini menjadi kian relevan di tengah target ambisius pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen. Tanpa penyelesaian masalah pendanaan secara struktural, target pertumbuhan tersebut akan sulit tercapai akibat tingginya beban bunga dan terbatasnya ruang fiskal.
Pasar saat ini tidak hanya memantau stabilitas angka inflasi atau nilai tukar, tetapi juga memperhatikan arah transformasi ekonomi jangka panjang sebuah negara. Kejelasan arah kebijakan dalam melakukan diversifikasi sumber pembiayaan akan menjadi sinyal positif bagi investor internasional mengenai resiliensi ekonomi Indonesia.
Menutup pandangannya, Fakhrul mengingatkan bahwa peluang dari pergeseran arsitektur keuangan global hanya bisa ditangkap oleh negara yang berani bergerak cepat. Indonesia harus mengambil posisi tawar yang lebih kuat dalam peta keuangan baru agar mampu membiayai pembangunan secara berkelanjutan di tengah ketidakpastian dunia. *R102
