Lokapalanews.id | Banyuwangi – Masalah klasik salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang merugikan negara triliunan rupiah kini menemukan jalan keluar. Pemerintah Indonesia memulai uji coba sistem digital bernama Portal Perlinsos di Kabupaten Banyuwangi. Melalui dua desa percontohan, Kemiren dan Lateng, sistem ini dirancang untuk memastikan bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak, bukan sekadar berdasarkan asumsi.
Principal Govtech Expert dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, dilansir InfoPublik.id menegaskan bahwa inti dari bansos digital adalah keterbukaan dan keadilan. “Ini bukan lagi soal asumsi atau kasihan,” tegas Rahmat. Menurutnya, jika seseorang mengajukan bantuan dari uang rakyat, negara berhak memverifikasi kelayakan mereka secara akurat.
Sistem baru ini menggabungkan berbagai data dari beragam lembaga, tidak hanya mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ATR/BPN, Polri, hingga riwayat transaksi perbankan akan diintegrasikan untuk menilai kelayakan penerima.
Asdep KemenPANRB, Adi Nugroho, menjelaskan bahwa terobosan ini memangkas birokrasi. “Dulu butuh 10 perjanjian untuk akses data dari 10 lembaga. Sekarang cukup satu jalur,” jelasnya. Platform ini dibangun sebagai ‘jembatan data’ untuk mempercepat pertukaran informasi antar-instansi.
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena kesiapan infrastruktur digitalnya yang tinggi, ditunjukkan oleh Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencapai skor tertinggi secara nasional. Dengan sistem ini, pemerintah berharap dapat menciptakan kebijakan sosial yang lebih adil dan efisien, sehingga setiap bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran. *R103
