Lokapalanews.id | Surabaya – Keadilan dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia dinilai belum terwujud, terutama antara Perguruan Tinggi Kedinasan dan Layanan (PTKL) dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi, menyoroti persoalan mendasar berupa duplikasi program studi dan ketidakjelasan jalur rekrutmen di PTKL.
“PTKL menyiapkan fasilitas luar biasa, sementara PTS tidak mampu memberikan apa yang seharusnya diberikan,” ujar Purnamasidi dalam kunjungan kerja Komisi X di Surabaya. Kesenjangan ini membuat PTS kekurangan mahasiswa dan kesulitan bersaing.
Menurut Purnamasidi, kondisi ini diperparah oleh pertumbuhan PTKL yang difasilitasi penuh instansi pemerintah tanpa pengawasan ketat. Ia mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) agar menjadi “wasit yang adil” untuk menata ulang sistem.
Untuk menciptakan kesetaraan, Purnamasidi mengusulkan agar penerimaan mahasiswa PTKL dibatasi hanya untuk jalur internal, mencontoh rekrutmen Bintara di TNI. Dengan demikian, diharapkan kebijakan PTKL dapat ditata kembali, menciptakan akses dan kesempatan yang adil bagi seluruh perguruan tinggi. *R101
