Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah segera mereformasi total sektor pendidikan di Indonesia. Pasalnya, setelah 80 tahun merdeka, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil, masih menjadi persoalan serius.
Dalam diskusi “Dialektika Demokrasi” di Gedung DPR, Lalu Hadrian menyoroti data BPS yang menunjukkan penurunan drastis Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari jenjang SD ke pendidikan tinggi. Hal ini menyiratkan masih banyak anak bangsa yang tidak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Ia juga menyoroti rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih berada di level SMP, yakni 9,22 tahun. Angka ini menandakan mayoritas masyarakat Indonesia belum menyelesaikan pendidikan setara SMA. Kondisi ini diperparah dengan kesenjangan antarwilayah, di mana rata-rata lama sekolah di Papua Pegunungan hanya 5,10 tahun—banyak penduduk belum lulus SD.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Lalu Hadrian mengusulkan reformasi pendidikan yang mencakup tiga poin utama:
- Peningkatan Akses: Memperluas akses pendidikan hingga SMA dan perguruan tinggi di daerah tertinggal melalui beasiswa dan perbaikan infrastruktur.
- Peningkatan Kualitas: Memperbaiki kurikulum dan kualitas guru agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman.
- Pelibatan Komunitas: Menggandeng komunitas lokal untuk mengawal motivasi anak-anak agar tetap bersekolah.
“Pendidikan adalah batu loncatan ke depan, bukan rantai yang terus mengikat,” tegas Lalu Hadrian. “80 tahun Indonesia merdeka berarti memastikan seluruh anak Indonesia memiliki peluang yang sama untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi maksimal untuk negara tercinta ini.” *R102
