Lokapalanews.id | Jakarta – Gelombang protes publik yang menyoroti besarnya tunjangan dan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuahkan hasil. Delapan fraksi di DPR RI sepakat mengevaluasi, bahkan menghentikan, tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat. Sikap ini menjadi respons atas aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang marak di sejumlah daerah.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, secara tulus meminta maaf dan menyatakan siap menghentikan tunjangan yang mencederai kepercayaan rakyat. Hal serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, yang melihat momen ini sebagai refleksi penting bagi seluruh anggota Dewan untuk bersikap patut.
Dukungan kuat juga datang dari Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang meminta tunjangan perumahan dihentikan karena dinilai menodai nilai etika politik. Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menambahkan evaluasi tunjangan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja.
Fraksi PKS, NasDem, PAN, dan Demokrat juga menyatakan dukungan penuh. Sekjen PKS, M Kholid, mendukung peniadaan tunjangan rumah dinas sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk pengelolaan APBN yang efektif. Sementara itu, Ahmad Sahroni dari Partai NasDem dan Putri Zulkifli Hasan dari PAN menegaskan perlunya evaluasi total yang transparan.
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dari Partai Demokrat sepakat bahwa tunjangan DPR sebaiknya dibatalkan karena keuangan negara seharusnya sepenuhnya untuk rakyat. Ia juga menyampaikan permohonan maaf.
Pernyataan resmi dari delapan fraksi ini menjadi langkah konkret DPR untuk merespons suara publik. Evaluasi tunjangan perumahan dipandang sebagai upaya untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat di tengah sorotan publik atas gaya hidup mewah anggota parlemen. *R101
