Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan RUU Penyiaran menyasar penyelenggara platform dan penyiaran digital profesional, bukan akun pribadi, saat menandatangani Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Penandatanganan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran itu berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Regulasi lama dinilai tertinggal karena lahir sebelum media sosial dan platform berbagi video berkembang luas. Kini, warga tidak lagi sekadar menonton, melainkan ikut memproduksi konten.
Angga menyebut akun media sosial pribadi, vlog keluarga, serta konten kreator dan UMKM tidak otomatis dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib mengajukan izin kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Aktivitas warga tersebut merupakan bagian dari hak berekspresi yang dijamin Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. “Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” tegas Angga.
Fokus aturan justru mengarah pada penyelenggara layanan.
“Yang kita atur di sini adalah nanti platformnya, penyelenggaranya,” ujar Angga. Layanan seperti YouTube, TikTok, dan Instagram tetap berada dalam rezim penyelenggara sistem elektronik di bawah Kemkomdigi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebaliknya, kanal digital yang memiliki struktur redaksi, jadwal siaran, jangkauan penonton besar, serta model monetisasi profesional dinilai perlu memperhatikan standar isi siaran.
Kesetaraan tanggung jawab itu diarahkan untuk menciptakan persaingan lebih adil bagi industri penyiaran nasional. Selama ini, televisi dan radio wajib menjalankan aturan, membayar pajak, mempekerjakan tenaga kerja, serta tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pengaturan serupa bagi pelaku penyiaran digital profesional diharapkan menjaga kompetisi tetap sehat tanpa menutup ruang tumbuh bagi kreator pemula maupun UMKM.
Di luar aspek perizinan dan kompetisi, pemerintah menyoroti ketimpangan perlindungan anak antara layar televisi dan ruang digital. Iklan produk rokok, misalnya, dibatasi jam tayangnya di televisi, tetapi dinilai masih dijumpai secara bebas di sejumlah layanan digital. Pemerintah pun mendorong tanggung jawab platform menerapkan pembatasan akses berdasarkan usia (age-gating), verifikasi usia, serta transparansi algoritma agar rekomendasi konten seperti For You Page (FYP) tidak memaparkan materi berbahaya kepada anak.
“Kita tidak melarang teknologi, kita meminta teknologi untuk memiliki tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” kata Angga. Penyusunan DIM tersebut melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum.
Penandatanganan DIM menandai posisi pemerintah untuk bahan pembahasan bersama DPR RI, bukan tanda selesainya seluruh persoalan dalam RUU Penyiaran. Pemerintah menjadwalkan penyampaian naskah DIM kepada Presiden untuk diteruskan kepada DPR RI pada Selasa (10/11/2026). Dalam keterangan Senin itu, kriteria terukur mengenai skala penonton penyiaran profesional, mekanisme teknis pengawasan algoritma, serta tanggapan DPR RI dan komunitas kreator belum dipaparkan. *R103
