Lokapalanews.id | Jakarta – Indonesia mengklaim telah mengamankan swasembada beras nasional lebih cepat dari target awal empat tahun. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, angka produksi beras domestik menembus 34,69 juta ton.
Capaian ini melampaui tenggat waktu yang sebelumnya dipatok pemerintah.
Di atas kertas, posisi stok pangan nasional kini berada dalam zona aman. Per 19 September 2026, penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat menyentuh 4,61 juta ton. Adapun estimasi ketersediaan beras nasional pada bulan yang sama berada di angka 26,91 juta ton. Total pasokan ini ditaksir sanggup menyokong kebutuhan konsumsi seluruh rakyat Indonesia hingga 310 hari mendatang.
Pemerintah bergeming bahwa pendorong utama lonjakan produksi ini berakar dari pembenahan menyeluruh di sektor hulu hingga hilir. Jalur distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini berbelit dihantam lewat deregulasi. Regulasi dibongkar demi memangkas perantara kaku, membiarkan pasokan mengalir langsung dari produsen ke tangan petani sesuai jadwal tanam.
Tak berhenti di situ, tekanan biaya modal pertanian dipangkas tajam.
Pemerintah resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Langkah pemangkasan harga ini dibarengi suntikan alokasi kuota pupuk bersubsidi tambahan sebanyak 700.000 ton. Kombinasi intervensi harga dan pasokan ini ditujukan guna menekan beban biaya produksi di tingkat tapak sekaligus mendongkrak hasil panen secara massif.
Sinyal ketegangan kedaulatan pangan ini sejatinya sudah ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat menghadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026) lalu, Prabowo menyoroti ketergantungan pangan luar negeri sebagai ancaman fatal kedaulatan negara.
“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain,” ujar Presiden.
Menjelang dua tahun masa pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perombakan tata kelola pupuk, lonjakan produksi panen, serta penebalan cadangan beras bentukan pemerintah menjadi fondasi utama demi menjaga sistem pangan nasional agar tak gampang goyah. *R102
