Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya bergantung pada kualitas substansi, melainkan juga ditentukan oleh efektivitas komunikasi dan tingkat kepercayaan publik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Nezar menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan merupakan formulasi dari kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi, dan kepercayaan publik. Menurutnya, pemerintah saat ini menghadapi tantangan komunikasi yang kompleks akibat perubahan lanskap digital, di mana pemerintah bukan lagi satu-satunya sumber informasi bagi masyarakat.
Masyarakat kini memiliki kemampuan mengakses, memproduksi, hingga menyebarluaskan informasi secara mandiri melalui media sosial. Situasi ini membuat informasi resmi pemerintah kerap bersaing dengan narasi yang dibangun oleh kreator konten digital. Nezar menyoroti fenomena algoritma media sosial yang cenderung membentuk persepsi berbasis sentimen daripada fakta, sehingga memicu polarisasi dan era post-truth.
Untuk merespons tantangan tersebut, Nezar menekankan perlunya pendekatan komunikasi yang cepat, empatik, terbuka, dan berbasis dialog. Pemerintah didorong untuk memanfaatkan teknologi seperti social listening, analisis sentimen, dan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi krisis komunikasi serta menangkal penyebaran konten deepfake berbasis kecerdasan artifisial.
Ia mencontohkan beberapa negara yang berhasil mengintegrasikan kepercayaan publik ke dalam sistem komunikasinya, seperti Inggris dengan Government Communication Service, Taiwan dengan demokrasi digital, serta Estonia dengan tata kelola pemerintahan digital. Pengalaman negara-negara tersebut dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia.
Sebagai penutup, Nezar menegaskan pentingnya integritas data bagi humas pemerintah dalam menjalankan peran strategisnya. Ia mengingatkan bahwa kejujuran adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga jembatan komunikasi antara negara dan warga. *R105
