Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam setiap kebijakan sektor pariwisata nasional.
Hal itu disampaikan Chusnunia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI bersama mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada di Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Ia menyatakan bahwa angka kunjungan wisatawan yang tinggi tidak memiliki manfaat jika diikuti kerusakan lingkungan.
Chusnunia menyoroti fenomena pertumbuhan penginapan nonhotel yang tidak terdaftar dengan kisaran 7,4 hingga 9,7 persen per tahun merujuk data BPS. Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan ketimpangan persaingan usaha antara pengusaha yang taat pajak dengan pelaku usaha tidak resmi, serta menimbulkan risiko keamanan bagi konsumen.
Menanggapi keraguan terhadap efektivitas desa wisata, Chusnunia memberikan contoh keberhasilan Desa Wisata Ponggok di Klaten. Desa tersebut mampu mencatatkan pendapatan hingga 14 miliar rupiah per tahun melalui pengelolaan berbasis komunitas yang dinilai mampu melampaui produktivitas sektor pertanian.
Chusnunia menjelaskan pariwisata memiliki efek pengganda yang luas bagi perekonomian masyarakat. Dampak tersebut mencakup pemberdayaan UMKM, peningkatan aspek keamanan, serta pemerataan program pemerintah ke wilayah-wilayah destinasi wisata.
Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyatakan keberhasilan pariwisata tidak seharusnya hanya diukur dari kuantitas jumlah wisatawan. Evita mendorong agar pengembangan destinasi wisata tidak terpusat di Bali dan Yogyakarta untuk mengatasi ketimpangan beban kunjungan.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan destinasi yang belum berkembang sebagai solusi untuk menjaga lingkungan agar tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang. Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pariwisata agar tetap berpijak pada prinsip kesejahteraan warga dan kelestarian alam. *R101
