Lokapalanews.id | Debu menari-nari di atas lembar brosur yang warnanya sudah mulai pudar. Di pojok sebuah kedai kopi yang sempit, jemari seorang pria paruh baya mengetuk-ngetuk meja kayu dengan irama yang tak beraturan. Matanya, yang digaris merah oleh kurang tidur, menatap kosong pada angka-angka di layar ponsel. Di sana, sebuah pesan singkat dari anaknya di perantauan terbaca seperti vonis: “Pak, ada biaya ujian tambahan lagi. Kalau tidak bayar, nilai semester ini tidak keluar.”
Ia tidak mengumpat. Hanya ada tarikan napas panjang yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu kering. Di depannya, secangkir kopi hitam yang sudah dingin dibiarkan tak tersentuh. Bagi seorang ayah yang baru saja kehilangan seragam kerjanya karena badai efisiensi perusahaan, setiap digit angka bukan lagi sekadar matematika, melainkan detak jantung yang dipaksa berhenti perlahan.
Kisah ini bukanlah tentang angka statistik pendidikan tinggi, melainkan tentang harapan yang digadaikan di atas altar janji-janji manis. Kita sering melihatnya di baliho pinggir jalan atau unggahan media sosial yang berisik: “Kuliah Murah,” “Biaya Terjangkau,” atau “Cicilan Ringan.” Kalimat-kalimat itu terbang seperti kunang-kunang di tengah kegelapan ekonomi, memikat ribuan anak muda yang membawa mimpi besar dari desa-desa terpencil. Namun, bagi banyak orang, janji itu perlahan berubah menjadi jerat yang mencekik leher.
Masalahnya seringkali dimulai dari ruang pendaftaran yang sejuk dan penuh senyum. Di sana, lembaran biaya awal terlihat begitu masuk akal, bahkan cenderung sangat rendah jika dibandingkan dengan nama-nama besar perguruan tinggi di ibu kota. Namun, begitu gerbang kampus dilewati dan status mahasiswa disematkan, realitas mulai menunjukkan wajah aslinya. Biaya yang semula dikatakan “all-in” tiba-tiba beranak-pinak. Ada iuran pengembangan fasilitas yang muncul mendadak, biaya ujian yang ditagihkan per mata kuliah, hingga pungutan untuk kegiatan kemahasiswaan yang sifatnya wajib namun tak pernah masuk dalam hitungan awal.
Mari kita bayangkan seorang anak muda bernama Aris – sebuah nama rekaan untuk ribuan wajah serupa. Ia datang dengan tas punggung yang hanya berisi dua pasang baju dan tumpukan doa dari ibunya. Ia memilih kampus tersebut justru karena harganya yang miring, demi meringankan beban orang tuanya yang buruh tani. Namun, di tahun kedua, senyum Aris mulai luntur. Setiap kali ia melangkah ke ruang administrasi, ada saja “biaya siluman” yang menunggunya. Uang gedung yang katanya sudah lunas, ternyata masih menyisakan tunggakan karena ada kenaikan inflasi yang dibebankan sepihak.
Statistik menunjukkan bahwa angka putus kuliah di Indonesia seringkali bukan karena ketidakmampuan intelektual, melainkan karena kelelahan finansial di tengah jalan. Data-data makro mungkin menyebutkan pertumbuhan jumlah mahasiswa, tapi mereka jarang memotret berapa banyak dari mereka yang harus bekerja ganda sebagai kurir atau pencuci piring hingga larut malam demi membayar biaya “fotokopi modul” yang harganya tidak masuk akal. Angka-angka ini adalah nasib manusia; setiap persen kenaikan biaya adalah satu langkah mundur dari cita-cita seorang anak bangsa.
Ironisnya, di saat biaya terus merangkak naik secara sembunyi-sembunyi, kualitas yang dijanjikan seringkali hanya menjadi pajangan. Laboratorium yang alatnya berkarat, perpustakaan dengan koleksi buku dari dekade silam, hingga dosen yang jarang masuk karena harus mengajar di tempat lain demi menyambung hidup pula. Pendidikan pun bergeser maknanya dari proses pemanusiaan menjadi sekadar transaksi dagang yang tidak sehat. Mahasiswa bukan lagi subjek didik, melainkan pelanggan yang harus diperas hingga tetes terakhir.
Kehati-hatian dalam memilih tempat belajar bukan lagi sekadar saran, melainkan keharusan yang bersifat eksistensial. Memeriksa akreditasi bukan hanya soal legalitas ijazah di masa depan, tapi tentang menjamin bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan – yang mungkin didapat dari menjual tanah atau ternak di kampung – memang kembali dalam bentuk ilmu yang nyata. Kita perlu bertanya lebih tajam: Mengapa harganya murah? Apakah fasilitasnya memang memadai atau justru kita sedang membeli tiket masuk ke dalam labirin pungutan yang tidak berujung?
Di penghujung hari, pria di kedai kopi itu akhirnya menyimpan ponselnya ke dalam saku. Ia berdiri, membetulkan kerah kemejanya yang sudah mulai usang, lalu melangkah keluar menuju jalanan yang mulai basah oleh gerimis. Di kepalanya, ia masih menghitung-hitung barang apa lagi di rumahnya yang bisa dijual untuk menambal “biaya macam-macam” di kampus anaknya.
Mungkin kita perlu berhenti sejenak dan merenung. Sampai kapan pendidikan akan terus menjadi arena perjudian antara harapan dan jebakan finansial? Di lorong-lorong kampus yang megah maupun yang sederhana, masih banyak lentera-lentera kecil yang mencoba tetap menyala di tengah tiupan angin biaya yang tak menentu. Namun, lentera itu retak. Dan jika kita terus membiarkan praktik-praktik seperti ini tumbuh subur atas nama bisnis pendidikan, kita mungkin akan mendapati sebuah generasi yang cerdas secara akademik, namun patah arang karena merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya mengangkat derajat mereka.
Malam semakin larut, dan di bawah lampu jalan yang temaram, sisa-sisa harapan itu masih menggantung, menanti kepastian yang tak kunjung datang dari balik meja-meja administrasi yang kaku. Apakah kita sedang membangun jembatan menuju masa depan, ataukah kita sedang membangun tembok yang semakin tinggi bagi mereka yang hanya punya kemauan namun tak punya simpanan? *yas
